KPK Pastikan Proses Pengusutan Dugaan Korupsi di Kemnaker Sudah Dilakukan Sebelum Deklarasi Cak Imin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan Partai NasDem yang menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai alat gebuk politik.

Itu karena KPK mulai menyenggol Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sosok yang bakal diusung Partai NasDem sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Reaksi Anies Baswedan soal KPK Bakal Periksa Kasus Korupsi Kemnaker Era Cak Imin

Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan pengusutan perkara dugaan korupsi di Kemnaker terjadi sebelum adanya deklarasi Cak Imin sebagai cawapres.

"Perlu dipahami, jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk-pikuk politik pencapresan tersebut," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (4/9/2023).

Bahkan, kata Ali, jauh sebelum adanya rencananya deklarasi Cak Imin, KPK sudah melakukan beberapa penggeledahan mencari bukti lanjutan kasus ini.

"Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya," kata Ali.

Diberitakan, Partai NasDem mempertanyakan posisi KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker.

Baca juga: Pengaruh Cak Imin Dongkrak Suara Anies di Jatim Bergantung Cawapres Prabowo dan Ganjar

Sebab, dugaan korupsi sistem proteksi TKI itu terjadi pada 2012 ketika Menaker RI dijabat Cak Imin.

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau akrab disapa Gus Choi, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik.

"KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik," kata Gus Choi usai deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu (3/9/2023).