Anies Soroti Kinerja Pemerintah saat Ini: Tak Mengedepankan Good Governance

TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menyoroti kinerja pemerintah saat ini terutama di bidang pendidikan, bisnis, dan hukum.

Menurut Anies Baswedan, saat ini praktik di dalam pemerintahan tidak menerapkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

"Hari ini bapak ibu sekalian kalau kita lihat banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance, harus dibereskan," ujar Anies saat bicara tentang 'Gagasan Ekonomi Maju dan Adil' di Universitas Hasanuddin, Makassar, Minggu (24/9/2023) dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi," tuturnya.

Baca juga: Anies Baswedan Datang Naik Motor Beat saat Urus SKCK di Gedung Baintelkam Polri

Kritik terhadap Sistem Pendidikan dan Kesehatan

Anies menyoroti bagaimana pendidikan dan kesehatan di Indonesia belum mendapatkan perhatian maksimal.

Ia melihat bagaimana pendidikan dan kesehatan tak dilihat sebagai faktor utama. Keduanya hanya dipandang sebagai biaya.

Seharusnya, menurut Anies, pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai investasi.

Cara pandang ini harus diterapkan untuk mengubah situasi pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

"Kesehatan dan pendidikan adalah kunci, dan hari ini perhatian terhadap itu tidak terlalu besar," tutur bacapres dari Koalisi Perubahan itu.

"Kita tidak memandang sehat dan terdidik sebagai faktor utama. Kami melihat anggaran negara untuk kesehatan dan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai biaya."

"Kesehatan dan pendidikan alokasi anggarannya harus dilihat sebagai investasi."

"Begitu dia dipandang sebagai investasi, maka kita akan menghitungnya berapa yang akan kembali di kemudian hari."

"Tapi kalau menganggapnya sebagai biaya, kita akan selalu berbicara bagaimana membuatnya efisien. Dan sering kali bagaimana dikurangi."

"Ujungnya alokasi untuk pendidikan coba diratakan sana-sini yang penting 20 persen terpenuhi, walaupun kenyataannya tidak mengubah kondisi pendidikan kesehatan dan pendidikan. Ini harus diubah," tuturnya.