Pilpres 2024
Dianggap Dukung Politik Dinasti, PB HMI Didemo Anggotanya
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) juga disorot karena diduga memberi dukungan politik dinasti.
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pro dan kontra soal politik dinasti menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres dan cawapres terus mengemuka di tengah masyarakat tak terkecuali di kalangan mahasiswa.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga disorot karena diduga memberi dukungan politik dinasti.
Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama bahkan didesak mengundurkan diri karena dianggap pro politik dinasti.
Bahkan sejumlah aktivis HMI menolak Raihan dengan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor PB HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan.
Massa yang melakukan demonstrasi adalah Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya.
Mereka mendatangi kantor PB HMI pada Sabtu (21/10/2023), sekitar pukul 16.00 WIB.
Mereka melakukan orasi menentang pernyataan Raihan, yang mereka anggap memberikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan usia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai capres/cawapres.
Mereka menilainya sebagai bentuk dukungan terhadap politik dinasti.
Selain melakukan orasi, mereka melakukan melakukan aksi corat coret dinding.
Diantaranya berbunyi "Copot, Raihan Mendukung Politik DInasi".
Mereka juga membawa poster yang bertuliskan "HMI se-Jakarta Mosi tidak percaya terhadap Raihan. Segera klarifikasi statment Raihan tentang putusan MK".
Ketua Umum Koordinator Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya, Umar Souwakil, mengatakan aksi ini dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban dan klarifikasi Raihan.
Menurutnya, pernyataan mendukung putusan MK bukanlah keputusan sepihak Raihan, yang tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan.
Menurut dia pengurus tidak pernah bersepakat dengan pernyataan Raihan itu.
Justru, menurut Sauwaki, mereka menolak putusan MK yang mereka anggap memiliki kepentingan untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024.
Baca juga: Ekonom Kritik Gibran Cawapres: Politik Dinasti Lebih Dipentingkan Ketimbang Transformasi Ekonomi
Diungkapkannya, seharusnya HMI bersikap independen dengan tidak memihak kepada penguasa.
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.