Golkar soal Gibran Rakabuming Dinilai Pembangkang oleh PDIP: Semua akan Indah pada Waktunya

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menanggapi perihal pernyataan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, yang menilai Gibran Rakabuming Raka telah membangkang terhadap aturan PDIP.

Hal itu didasari karena Gibran yang merupakan kader PDIP kini diusung sebagai bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Laksono, menanggapi santai perihal kondisi tersebut.

Kata dia, sudah seharusnya saat ini berproses sebagaimana mestinya.

"Semua akan indah pada waktunya, biarkan segala sesuatu semua berproses sebagai mana mestinya," kata Dave saat dimintai tanggapannya, Sabtu (28/10/2023).

Baca juga: Ketimbang Serang Jokowi dan Gibran, Elite PDIP Disarankan Fokus Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres

Meski demikian, Dave enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan kondisi saat ini di internal PDIP.

Sebab, dirinya hanya menaruh fokus pada langkah Partai Golkar di Pemilu 2024 mendatang.

"Posisi politik Golkar sudah jelas, kami ingin bersama merebut kemenangan demi melanjutkan pelayanan kepada bangsa dan negara," tutur dia.

Terkait dengan sosok Gibran Rakabuming, Dave menyebut kalau putra sulung Presiden Jokowi itu memang merupakan figur muda yang berani.

Kata dia, Gibran bisa saja mempertaruhkan segalanya demi menaikan peran anak muda termasuk untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia.

Baca juga: PDIP Anggap Gibran Pembangkang, Begini Reaksi Rosan Roeslani

"Gibran adalah figur pemuda yang berani muncul dan mempertaruhkan segalanya demi menaikan peran pemuda," kata Dave.

Lebih lanjut, Dave juga menyatakan, Golkar sebagai partai pengusung menilai Gibran merupakan sosok yang mengerti kendala dari kemajuan pemuda Indonesia.

"Mas Gibran mengerti apa yang menjadi kendala dalam kemajuan pemuda Indonesia, dan ini yang kita butuhkan kedepannya," tukas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan Gibran Rakabuming Raka telah melakukan pembangkangan karena melanggar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hal ini terkait langkah Gibran yang secara resmi telah menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Baca juga: Ketika Bahlil Larang Relawan Prabowo-Gibran Balas Doa Hanya Amin: Salah Itu, Harus Jelas

Sebab, Basarah menegaskan Megawati sebagai pemegang mandat Kongres PDIP telah memutuskan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia (Gibran) telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai," kata Basarah di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Dia menjelaskan dalam sebuah organisasi apapun termasuk partai politik (parpol) memiliki aturan main.

Sebagai Wali Kota Solo, Basarah meyakini Gibran memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

Dia menyebut Megawati memiliki hak prerogatif untuk memutuskan pasangan capres dan cawapres yang diusung berdasarkan amanat Kongres.

Baca juga: PDIP Tunggu Gibran Kembalikan KTA Usai Jadi Cawapres Prabowo 

"Bu Mega menggunakan hak konstitusionalnya itu yang diberikan oleh Kongres untuk memutuskan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sebagai capres dan cawapres," jelas Basarah.

Sehingga, Basarah menuturkan seluruh pilar partai harusnya mematuhi dan mendukung keputusan Megawati.

"Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal cawapres, secara etika politik, bahkan bukan hanya keluarga besar PDIP, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri," imbuhnya.