PDIP Tanggapi Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons mengenai penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu tidak ada dalam visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hasto mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan amanat reformasi 1998.

Sehingga, dia menegaskan semua pihak harus memiliki komitmen terhadap isu HAM.

"Ya pelanggaran HAM kan menjadi perintah reformasi," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

"Itu termuat di dalam konstitusi kita sehingga semua harus punya komitmen," ucapnya menambahkan.

Karenanya, Hasto mengusulkan agar semua capres dan cawapres 2024 memasukan pelanggaran HAM dalam visi misinya.

"Kalau itu belum ya nanti kami usulkan untuk semua masuk," ujarnya.

Prabowo-Gibran Diklaim Komitmen Isu HAM 

Sementara, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen terhadap isu-isu HAM.

"Dari awal Pak Prabowo bicara apa namanya terkait dengan HAM itu jadi komitmen," kata Dahnil saat ditemui di Auditorium Centre for strategic and international Studies (CSIS), Jakarta, Kamis.

Menurut Dahnil, dalam delapan Asta Cita Prabowo-Gibran, isu HAM berada pada bagian pertama.

"Bahkan kalau Anda perhatikan di Asta cita itu, itu bagian pertama," ujarnya.

Baca juga: Kisruh KTA dan Status Keanggotaan di PDIP, Kaesang Rayu Gibran Gabung PSI

Dia menjelaskan isu HAM akan menjadi roh dari program Prabowo-Gibran.

"Jadi terkait dengan HAM itu adalah bagian penting, bahkan itu menjadi roh dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran," ucap Dahnil.

Visi-misi pasangan Prabowo-Gibran memang mencantumkan terkait isu HAM. Namun, hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus diskriminasi.

Prabowo-Gibran juga membuat program untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja.