Pengamat: Gibran Maju Cawapres Tak Mengejutkan, Portofolio Keluarga Jokowi Melulu pada Kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Sosiologi Politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Rezza Akbar, memberikan komentar perihal hubungan PDIP dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rezza berpendapat, jika menilik genealogi karier politik Presiden Jokowi, sejak awal ia bukanlah sosok kader PDIP yang memulai sepak terjangnya dari bawah.

Mulanya, Jokowi merupakan sosok pengusaha yang terjun ke politik dan niat itu bersambut dengan PDIP.

Baca juga: Isi Surat FX Rudy untuk Gibran: Minta Cawapres Prabowo Kembalikan KTA PDIP lalu Undur Diri

Rezza menilai, seharusnya langkah yang dilakukan oleh dinasti politik keluarga Jokowi di gelanggang politik nasional saat ini tak mengejutkan.

Menurutnya, portofolio politik keluarga Jokowi orientasinya memang melulu soal kekuasaan.

Ini tercermin dari gerak Jokowi semenjak menjabat sebagai Wali Kota Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan naik ke posisi puncak sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Di mana ia tak menuntaskan jabatannya sebagai Wali Kota Solo pada periode keduanya, dan meninggalkan kursi Gubernur DKI demi maju ke kontestasi Pilpres 2014.

Sementara putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diberi jalan menjadi Wali Kota Solo.

Dan kini, Gibran telah dipilih oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Begitu pula menantu Jokowi, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang telah memperoleh kekuasaan dengan menjabat sebagai Wali Kota Medan.

"Portofolio politik mereka sebenarnya portofolio politik yang orientasinya melulu pada kekuasaan," kata Rezza dalam acara 'Overview: PDIP dan Jokowi, Dua Kaki atau Pecah Kongsi' di YouTube Tribunnews.com, Kamis (2/11/2023).

"Pak Jokowi tak tuntas pada periodenye keduanya di Surakarta, Pak Jokowi tak tuntas pada masa jabatannya di Gubernur DKI."

"Kemudian, kenapa kita harus terkejut bahwa pada akhirnya Pak Jokowi menghamparkan karpet merah kepada putranya?"

"Ketika selama ini beliau sudah melakukan hal ini sebelumnya, pada posisi Wali Kota Surakarta dan juga untuk menantunya di Medan," tuturnya.

Oleh sebab itu, kata Rezza, kesempatan Gibran untuk maju sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024 juga tak akan dihalangi oleh Jokowi.

Justru kesempatan itu akan dikapitalisasi oleh keluarga Jokowi untuk mendapatkan dan mengamankan kekuasaan.

Sebagaimana diketahui, kesempatan Gibran untuk maju sebagai bakal cawapres terbuka sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan soal batas usia capres-cawapres.

Putusan itu menimbulkan kontroversi karena Ketua MK, Anwar Usman, merupakan paman Gibran atau adik ipar Jokowi.

Di sisi lain, akibat manuver yang dilakukan oleh Gibran, hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi pun memanas.

Sebagai kader PDIP, Gibran tak mengikuti arahan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, dan malah menyeberang ke kubu Prabowo.

Bahkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang saat ini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah mendeklarasikan dukungan partainya kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mendatang.

Sementara Bobby Nasution yang juga kader PDIP telah menyatakan dukungannya terhadap langkah Gibran maju sebagai bakal cawapres.

Praktis, keluarga Jokowi dinilai meninggalkan tempat mereka dalam meniti karier politik, yakni PDIP.

Surat PDIP kepada Gibran

Meski telah menerima pinangan dari Prabowo, Gibran justru belum menuntaskan hubungannya dengan PDIP.

Saat ini, pria berusia 36 tahun itu masih menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Solo mengirimkan surat permohonan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Solo, yaitu FX Hadi Rudyatmo serta Teguh Prakosa itu berisi dua permohonan yang ditujukan untuk Gibran.

Surat tersebut dikirimkan FX Rudy melalui Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, pada Selasa (31/10/2023) lalu.

Surat dikirim usai permintaan FX Rudy untuk bertemu dengan Gibran selama ini belum juga terwujud.

"Surat tanya Pak Teguh (Wakil Wali Kota Solo). Sudah disampaikan," kata FX Rudy dihubungi wartawan, Kamis (2/11/2023) dikutip dari TribunSolo.com.

Surat tersebut diakui FX Rudy bertujuan agar ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi tidak dituding bermain dua kepentingan.

"Isinya mengimbau menyarankan saja untuk mengajak agar Mbak Mega tidak dituduh berdiri di dua kepentingan dan Pak Jokowi tidak diisukan berdiri di dua kepentingan itu aja isinya," sambungnya.

Tidak hanya meminta Gibran mengundurkan diri sebagai kader partai berlambang banteng, melalui surat tersebut Putra Sulung Presiden Jokowi itu juga diminta mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai.

"Iya kita sarankan KTA dikembalikan dan mengajukan pengunduran diri itu aja. Karena dulu datang ke DPC sekarang ya pulang ke DPC lah kembali ke DPC. Dulu minta sekarang balekke (dikembalikan)," ungkap eks Wali Kota Solo tersebut.

Dengan pengiriman surat tersebut, FX Rudy juga tidak lagi bersikeras menemui Gibran seperti sebelumnya.

"Yen ora dijawab, yo rasah (kalau nggak dijawab, yo nggak usah). Mboten (nggak) karena belum dijawab ya udah," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Deni)(TribunSolo.com/Andreas Chris Febrianto)