Komitmen PDIP Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi meski Beda Haluan Politik di Pilpres 2024

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, memastikan partainya akan tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Meski partainya dan Presiden Jokowi memiliki sikap yang berbeda di Pilpres 2024, Hasto menyebut hal itu tak akan mengurangi profesionalitas menteri dari PDIP.

Ia menegaskan, para menteri di Kabinet Indonesia Maju dari PDIP akan tetap bekerja dengan baik sekaligus menjaga stabilitas pada Pemilu 2024.

Baca juga: Balas Pantun Hasto PDIP, Elite Gerindra: Om Prabowo Memang Mempesona, Kalau Difitnah Senyumin Aja

"Ingat, Pak Jokowi dan KH Maruf Amin itu satu kesatuan," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023), dikutip dari Kompas.com.

"PDIP tetap berjuang menjaga stabilitas politik pemerintahan. Maka, menteri-menteri dari PDIP tetap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara."

"Jauh dikedepankan dari sekadar manuver politik," tuturnya.

Supaya demokrasi bisa berjalan, Hasto mengatakan, perlu ada pengawalan yang baik.

Pengawalan itu untuk memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pemegang mandat tertinggi dalam demokrasi.

"Karena suara pemilu ada di rakyat. Rakyat itu sangat cerdas. Rakyat sudah tahu mana yang baik," jelas Hasto.

"Ganjar-Mahfud akan mengawal kebaikan itu. Berdiri di atas moral yang kokoh," ungkapnya.

Selain itu, Sekjen PDIP tersebut juga menuturkan bahwa PDIP tak akan menarik menterinya dari kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Mereka akan tetap mengawal pemerintahan ini sampai masa jabatannya habis pada 2024.

"Itu memang komitmen dari PDI-P," katanya.

"Meskipun beliau sudah berubah, tapi tugas PDI-P untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan, sehingga kami mengawal Jokowi-Ma'ruf Amin satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi disinyalir kuat mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Meski merupakan kader PDIP, Gibran justru menyeberang ke kubu Prabowo.

Manuver dari putra sulung Jokowi itu diduga menjadi pertanda pecahnya hubungan keluarga sang Presiden dengan PDIP.

Apalagi putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang saat ini memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga telah mendeklarasikan dukungan partainya kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Hubungan itu makin pelik selepas Gibran belum mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP miliknya.

Terkait pengembalian KTA dan surat pengunduran diri Gibran, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, telah memperingatkan Gibran.

DPC Solo akhirnya mengirim surat peringatan kepada Gibran juga untuk meluruskan isu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak bermain dua kaki.

Pasalnya, Megawati diisukan memiliki dua kepentingan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres dan seolah membiarkan kadernya, Gibran, menjadi cawapres pasangan lain, yakni pasangan Prabowo Subianto.

"Sudah saya kirimkan (surat agar Gibran mengembalikan KTA dan surat pengunduran dirinya)," tuturnya.

"Maksud tujuan saya ini baik, saya bukan benci Mas Gibran bukan benci Pak Jokowi dan keluarga, tidak."

"Namun saya kasihan ketua umum saya Ibu Megawati Soekarnoputri, jangan dinilai diisukan berdiri di dua kepentingan," ungkap Rudy.

(Tribunnews.com/Deni/Galuh Wardani)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)