Kariernya Bersama PDIP Disebut Sudah Berakhir, Gibran: Silakan Kalau Seperti Itu

TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon wakil presiden (cawapres), Gibran Rakabuming Raka, memberikan komentar terkait masa depannya di PDIP yang dinilai telah berakhir.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan urusannya dengan Gibran telah tutup buku.

Ia tak ingin lagi memikirkan Gibran. FX Rudy hanya fokus memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Menanggapi pernyataan tersebut, Gibran mengaku hanya bisa menerima.

Baca juga: Yenny Wahid Dukung Ganjar-Mahfud, Suaminya Masuk TKN Prabowo-Gibran, Ini Sosok Mereka

"Ya itu silakan dari Pak Rudy kalau seperti itu," jelas Gibran secara singkat saat ditemui di kantornya, Senin (7/11/2023), dikutip dari TribunSolo.com.

Sebagai informasi, FX Rudy menegaskan bahwa Wali Kota Solo itu sudah bukan lagi bagian dari PDIP.

Bagaimana pun, Gibran telah menyeberang ke kubu lain dengan menerima pinangan dari Prabowo Subianto untuk menjadi bakal cawapres.

Menurut FX Rudy, keputusan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk pindah haluan telah menegaskan bahwa hubungan dengan PDIP berakhir.

"Sudah tutup buku. Karena sudah mencalonkan, buku itu sudah ditutup," tegasnya saat ditemui di kediamannya, Senin (6/11/2023), dilansir TribunSolo.com.

"Kita fokus memenangkan Ganjar-Mahfud. Sudah tidak perlu bicara itu karena sudah mencalonkan," tuturnya.

Meski begitu, sejauh ini Gibran masih urung mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan mengundurkan diri dari PDIP.

Melihat sikap pria berusia 36 tahun itu, FX Rudy pun sudah enggan untuk memedulikannya.

Baginya, terkait pengembalian KTA dan kesadaran untuk mengundurkan diri adalah perkara etika.

"Belum (mengembalikan KTA). Terserah (mengembalikan atau tidak). Itu etika saja," jelas FX Rudy.

Sebelumnya, ia sudah mengirimkan surat resmi ke Wali Kota Solo tersebut terkait hal ini.

Surat tersebut dikirimkan melalui sosok Sekretaris DPC PDIP yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa.

Namun, sampai saat ini surat tersebut belum mendapatkan tanggapan seperti yang diinginkan oleh FX Rudy.

"Suratnya bunyinya jelas. Untuk menghilangkan isu supaya Ibu Mega tidak dianggap bermain di dua kaki dan Pak Jokowi tidak dianggap bermain di dua kaki saya hanya menyarankan," jelas FX Rudy.

"Namanya menyarankan tidak ada batas waktunya. Sudah tutup buku dan kita diminta fokus memenangkan Ganjar Mahfud," jelasnya.

Kini, ia sendiri tak acuh apakah akan ada respons lanjutan dari Gibran perihal surat yang dikirimkannya itu.

Ia hanya memberikan saran supaya kesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Jokowi bermain di dua kaki itu hilang.

"Ya terserah (tidak ada respons). Mau dijawab dikembalikan atau tidak hak beliau," ujar FX Rudy.

"Saya hanya ingin menghilangkan Bu Mega dan Pak Jokowi bermain di dua kaki. Mau mengembalikan atau tidak itu etika. Mau dikembalikan ya diterima tidak ya terserah," jelasnya.

Meski belum mengembalikan KTA dan mengajukan pengunduran diri, Gibran dinilai sudah bukan bagian dari partai berlogo banteng moncong putih itu.

Status tersebut sudah jelas semenjak Gibran menerima pinangan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Ya sudah jelas sudah ditegaskan beliau bukan anggota PDI Perjuangan. Kan otomatis pindah partai kok," terangnya.

Keluarga Jokowi Tinggalkan PDIP

Keluarga Jokowi bisa disebut sudah meninggalkan gerbong PDIP.

Terpilihnya Gibran menjadi bakal cawapres kemudian diikuti oleh dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Sebelumnya, Organisasi Relawan Pro Jokowi (Projo) juga lebih memilih mendukung Prabowo dibandingkan Ganjar di Pilpres 2024.

Sementara itu, baru-baru ini menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution juga mengaku memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran padahal dirinya merupakan kader PDIP.

Berkat tindakannya itu, Bobby dinilai tak beretika oleh salah satu politikus PDIP, Darmadi Durianto.

"Landasan etis dan moral menjadi elemen penting yang harus dijadikan pedoman oleh setiap orang dalam berorganisasi, berpartai, maupun bernegara," kata Darmadi Durianto kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

"Hal ini menjadi penting karena ruang publik bukanlah ruang hampa tapi terikat oleh konsensus moral dan etika (meski tidak tertulis tapi sudah jadi pedoman dan tradisi ajeg yang hidup di tengah masyarakat kita)," ujarnya.

Darmadi menambahkan, ketika etika dan moral sudah tak lagi jadi pedoman, maka ruang politik hanya akan jadi tempat pelampiasan hasrat berkuasa semata.

"Ruang publik kini tengah dijejali ceceran nafsu yang tak terkendali. Etika dan moral sebagai rambu-rambu dalam bersikap dan berprilaku tak lagi jadi barang mewah," terang Darmadi.

"Semua itu dicampakkan karena dorongan hawa nafsu atau libido untuk berkuasa mengalahkan nurani dan akal sehat."

"Eros (gairah) mereka untuk berkuasa tengah berada dalam puncaknya. Kesadaran (jiwa) mereka tengah dikalahkan eros berkuasa yang menegasikan fitur-fitur utama kehidupan (etika dan moral)," tuturnya

(Tribunnews.com/Deni/Muhammad Zulfikar)(TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)