Mengenal Food Estate, Program Era Jokowi yang Sempat Dikritik PDIP dan Tak Bakal Dilanjutkan Anies

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki masa kampanye Pilpres 2024, sejumlah program yang dijalankan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak lepas dari kritik Capres-Cawapres.

Satu program pemerintahan Jokowi yang disorot dalam Pilpres 2024 ini adala food estate atau lumbung pangan.

Program ini menjadi sasaran serang, mengingat Kementerian Pertahanan yang kini diawaki Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto turut menangani program tersebut.

Prabowo yang berpasangan dengan putra sulung presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka seakan menjadi representasi dari pemerintah Jokowi saat ini.

Bahkan Prabowo Subianto pun mengaku tak malu menyatakan bahwa dirinya menjadi bagian dari tim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Kamhar Demokrat Nilai Pernyataan Cak Imin Soal Food Estate Cenderung Tendensius

"Kami adalah bagian dari tim Joko Widodo dan kami tidak malu-malu untuk mengatakan itu, marilah sebagai bangsa Indonesia marilah kita tampil dengan baik, marilah kita tampil dengan kebaikan," kata Prabowo saat berpidato dalam acara deklarasi Pandawa Lima, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Prabowo menyampaikan demikian karena telah diajak masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, di mana dirinya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan.

Padahal Jokowi merupakan rivalnya pada Pemilu 2014 dan 2019.

Baca juga: Airlangga Protes Anies Lebih Pilih Contract Farming Daripada Food Estate, Maunya Petani Punya Tanah

Ia mengungkap sebagai bangsa Indonesia yang besar, masyarakatnya harus juga punya jiwa besar dan tak perlu curiga, bawa perasaan atau bahkan ilfeel alias hilang perasaan jika disindir atas keputusan yang diambil.

Kata dia, perkara kalah menang adalah hal biasa dalam kontestasi.

"Jangan buruk sangka, jangan curiga, jangan, kata kata anak muda itu sekarang apa? baper, ilfeel, apalagi? bete, apalagi? baper," kata dia.

"Kita sebagai bangsa yang besar harus punya jiwa yang besar, menang dan kalah itu bagian dari kehidupan, kali ini insyallah menang," ungkapnya.

Sekjen PDIP Sempat Kritik Program Food Estate

Program food estate ini sebelumnya sempat mendapat sorotan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023) dilansir dari kompas.com.

Pernyataan tersebut keluar ketika Hasto dimintai pendapat perihal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

Hasto mengingatkan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga Bumi Pertiwi.

Namun, dalam konteks proyek lumbung pangan, justru terjadi penyalahgunaan misalnya, penebangan hutan hingga habis.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tegas Hasto.

Kritik Hasto tersebut mendapat respons dari Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menggagas program food estate untuk mengantisipasi krisis pangan.

"Jadi kita itu membangun food estate lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan," kata Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari ulang Tahun MPR Ke-78 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Pasalnya kata Presiden, hampir semua negara sekarang ini menghadapi ancaman krisis pangan, misalnya komoditas gandum.

Akibat kelangkaan pasokan, harga gandum melonjak tajam.

"Wheat gandum, problem di semua negara yang makan gandum sekarang ini, masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis," kata Jokowi.

Selain gandum juga ada komoditas beras yang juga mengalami krisis.

Sama seperti gandum, Harga beras juga naik akibat kurangnya ketersediaan setelah India menghentikan ekspor.

"Setelah India, stop gak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya ini masalah. Harga naik," katanya.

Karena itu kata Presiden yang namanya Lumbung pangan sekarang ini menjadi sebuah keharusan.

Lumbung pangan dapat menyimkan cadangan pangan untuk menghadapi krisis.

"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus. Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah betul, gapapa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan," katanya.

AMIN Tak Bakal Lanjutkan Food Estate Bila Terpilih

Baru-baru ini, Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan pun memberikan kritik terhadap program food estate.

Anies mengatakan jika dirinya terpilih dalam Pilpres 2024, pendekatan food estate bakal diubah menjadi pendekatan contract farming dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Menurut dia, wilayah pertanian tersebar di seluruh Indonesia dan petani-petani pun sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi.

Tentu keberadaan para petani tersebut tidak boleh ditinggalkan.

"Kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka karena itu pendekatan yang mau kami lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta," kata Anies dalam kegiatan Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia yang diinisiasi WALHI di Balai Kartini, Jakarta pada Sabtu (25/11/2023).

“DKI Jakarta bukan membeli lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat,” ujarnya.

Dengan begitu, petani akan memiliki akses dan meningkatkan produksinya

“Apa yang terjadi ketika memiliki contract farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian, mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif, karena mereka memiliki kepastian siapa yang membeli hasil taninya. Jadi, kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya,” ujarnya.

Anies juga mengkritik selama ini program Food Estate memiliki banyak kelemahan mulai dari memperbesar ketimpangan antara petani dan korporasi, bahkan bisa merusak ekologi.

Pembuatan sentral food estate pun justru berbasis korporasi, di mana yang mengerjakan justru korporasi-korporasi dari Jakarta.

Sementara, petani-petani yang ada di seluruh Indonesia tidak mendapatkan fokus pertanian.

“Jadi, kami ingin petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian. Koperasi-koperasi diperkuat, contract farming dikerjakan sehingga mereka punya kepastian pembeli. Dan pemerintah membantu pertanian tradisional ini mengalami modernisasi, efisiensi sehingga arahnya begitu. Sehingga, pada ujungnya mereka semua bisa sejahtera,” katanya.

Kemudian, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun memberikan penegasan soal nasib program food estate bila pihaknya berkuasa.

Cak Imin memastikan akan menghentikan program food estate.

"Ya pasti enggak dilanjutkan," kata Cak Imin saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).

Cak Imin menilai proyek food estate terbukti gagal selama ini karena tidak menghasilkan apa-apa.

"Food estate terbukti gagal. Setelah dijalankan dan tidak menghasilkan," ujar Ketua Umum PKB ini.

Cak Imin menjelaskan, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) akan membuat petani lebih produktif dengan lahan yang lebih produktif juga.

Menurut Cak Imin, pemerintah bertugas untuk menjaga harga. Sementara petani melakukan produksi.

"Sehingga peran Bulog seperti peran masa lalu yang memberikan kepastian harga sekaligus penyerapan hasil produksi. Itu lebih baik dibanding yang lain. Food estate telah gagal," ungkapnya.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pun angkat suara terkait gagasan Anies yang akan menghapuskan food estate.

Golkar yang saat ini berada di barisan pendukung Prabowo Subianto menyoroti soal ide contract farming yang disodorkan Anies.

Menueurt Airlangga contract farming merupakan kebijakan yang membuat para petani tidak memiliki tanahnya sendiri.

Nantinya, para petani justru akan menjadi buruh saja.

"Contracting farming adalah farmer yang tidak punya tanah. Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang menjadi pekerja buruh. Nah kita tidak mau itu," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat pada Kamis (30/11/2023) malam.

Airlangga menginginkan petani memiliki tanahnya sendiri untuk dipakai berkebun.

Karena itu, Prabowo-Gibran lebih mengusulkan adanya proyek food estate untuk dilanjutkan jika terpilih di 2024.

"Kita mau farmer yang punya tanah. Oleh karena itu kita kembangkan apa yang namanya Food estate di luar Jawa dan di Papua," katanya.

Ia melanjutkan bahwa pihaknya meyakini proyek food estate bisa membuat petani sejahtera.

"Pokoknya tadi saya sampaikan kita mau petani punya tanah sehingga petani sejahtera bukan pekerja petani," ujarnya.

Sekilas Soal Food Estate

Jika ditilik, proyek food estate pernah digaungkan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR tahun 2020 lalu.

Kala itu Jokowi mengatakan program food estate bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan nasional mulai dari hulu hingga hilir pada produk pangan industri.

"Food estate, lumbung pangan, sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," kata Jokowi di sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8/2020) silam.

Food estate sendiri merupakan sebuah daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia.

Lumbung pangan baru tersebut juga jadi bagian dari Program Startegis Nasional (PSN) tahun 2020-2024.

Dikutip dari laman setkab.go.id, program lumbung pangan berintikan pada sektor pertanian, perkebunan, termasuk peternakan di suatu kawasan.

Terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan dari kebijakan ini mencakup, komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang. Pelaksanaan proyek lumbung pangan sendiri tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.

Sedangkan penggarap proyek dilakukan oleh lintas kementerian yang meliputi, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda-beda. Lumbung pangan di kawasan Sumba Tengah, NTT misalnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, pengembangan food estate telah diawali dengan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020.

Program ini juga direncanakan terus berjalan hingga 2024.

Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, dikembangkan bersama antara Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan Kementerian BUMN.

Sekitar 30 ribu hektare lahan sawah dikembangkan di Kalimantan Tengah sejak 2020.

Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulau Pisau seluas 10 ribu hektare, dan Kabupaten Kapuas seluas 20 ribu hektare.

Pada tahun 2022 hingga 2024, pengembangan food estate di Kalimantan Tengah direncanakan diperluas mencapai 70 ribu hektare.

Kemudian di Kabupaten Sumba Tengah, NTT pengembangan food estate fokus untuk komoditas padi dan jagung.

Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 hektare, kemudian pada 2023 menjadi 6.350 hektare, dan pada tahun 2024 menjadi 10 ribu hektare.

Sementara di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estate berfokus pada komoditas cabai, bawang putih, bawang merah dan kentang.

Sedangkan lumbung pangan di Gresik, Jawa Timur, difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

Jokowi tunjuk Prabowo

Saat gagasan lumbung pangan mulai dikampanyekan, Jokowi langsung menunjuk Menteri Pertahanan sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan di Kalimantan Tengah.

Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus perihal alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja.

"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020) dilansir dari kompas.com.

Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa kementeriannya hanya menjadi pendukung dalam pengerjaan food estate.

Menurutnya, Kementerian Pertanian tetap akan menjadi leading sector-nya

"Saya diberi tugas tanggal 9 Juli lalu, ditugaskan untuk mem-backup, mendukung menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Utamanya menteri pertanian. Ini tugas pokok beliau," kata Prabowo dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Jokowi, Rabu (23/9/2020).

(tribunnews.com/ taufik/ igman/ fersin/ kompas.com)