Pesan Ekonom untuk Capres-Cawapres, Regulasi Harus Berkelanjutan Demi Pertumbuhan Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM - Pertumbuhan ekonomi menjadi bahasan penting dalam debat kedua Pilpres 2024 pada Jumat (22/12/2023) lalu.

Masing-masing Cawapres menyampaikan programnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pekerjaan rumah pemimpin mendatang untuk mengeluarkan kepastian hukum dan regulasi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.

Baca juga: Narasi Mahfud MD Saat Debat Cawapres Dinilai Lengkap, TPN Yakin Dukungan Publik Akan Semakin Besar

“Kalau kita bicara regulasi ataupun ketentuan yang berkaitan dengan investasi memang perubahan dari suatu regulasi kerap kali terjadi di Indonesia.” kata Yusuf, Sabtu (23/12/2023).

Hal ini tentu tidak menarik bagi investor, karena tidak ada kepastian hukum.

Regulasi yang mudah dinilai investor sebagai bentuk inkonsistensi maka investor akan cenderung lebih berhati-hati.

Ketika misalnya ingin berinvestasi di suatu negara atau dalam konteks ini di suatu daerah karena ada track record dari perubahan regulasi tersebut.

Dia mencontohkan, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban pembangunan smelter.

Hal lain misalnya ketika pemerintah membuat kebijakan terkait kewajiban membangun smelter.

“Ketika itu terjadi beberapa penyesuaian dari kebijakan tersebut yang menurut saya itu juga akhirnya bisa mengirim pesan ke investor di sektor pertambangan terkait perubahan yang berubah dalam periode waktu yang singkat," ungkap Yusuf.

Lalu kepentingan yang tinggi antara pemerintah pusat-daerah dan bahkan pemilik modal, juga menjadi faktor mudahnya regulasi berganti.

“Jadi memang menurut saya pekerjaan rumahnya ke depan adalah memastikan sebuah regulasi telah dihasilkan dari proses yang melibatkan banyak pihak," ujarnya.

"Sehingga di kemudian hari regulasi tersebut bisa konsisten untuk tidak berubah karena diproses awal dia telah melibatkan banyak pihak dan disepakati secara bersama untuk dijalankan.” jelas Yusuf.

Kesepahaman antar pemangku kebijakan kemudian diperkuat dengan komitmen berkelanjutan.

“Artinya regulasi yang ditetapkan di level paling tinggi dalam hal ini misalnya pemerintah pusat, tentu juga bisa harus dijalankan di level yang lebih rendah dalam hal ini misalnya pemerintah Kotamadya ataupun Kabupaten.” jelas Yusuf.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan atau regulasi yang diputuskan di level daerah itu bisa berkelanjutan meskipun nanti pemimpin daerah.

Program Kerja Ekonomi Anies-Cak Imin

Pasangan Anies-Cak Imin menuangkan program kerja dalam bidang ekonomi di poin Agenda Misi 2 yaitu "Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global".

Berikut beberapa program ekonomi Anies-Cak Imin:

Ada program pengentasan kemiskinan yang bakal dilakukan Anies-Cak Imin untuk strategi ekonominya.

Adapun beberapa caranya adalah perbaikan bansos, pemberian insentif, ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga membentuk kelembagaan sistem jaminan sosial.

Selain itu, adapula program untuk penciptaan lapangan kerja dengan cara menciptakan 15 juta lapangan kerja baru, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, penurunan porsi pekerja informal, hingga pelibatan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek pemerintah.

Baca juga: Masih Bisa Diubah, KPU Diminta Angkat Isu Perempuan dan Anak dalam Tema Debat Capres Cawapres

Anies-Cak Imin juga berfokus untuk memperkuat ekonomi Indonesia dengan berfokus dalam ekonomi maritim dan kelautan.

Adapun beberapa cara yang bakala mereka lakukan yaitu melaksanakan revolusi Agromaritim dengan memfasilitasi pasar dan harga jual, mendorong kerja sama riset kemaritiman, meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis hasil laut, hingga pembangunan rumah layak bagi keluarga nelayan.

Sementara di sektor ekonomi digital, Anies-Cak Imin memiliki beberapa strategi yang bakal idlakukan seperti penataan ulang lembaga riset, peningkatan belanja riset, pemberian insentif, pengoptimalan peran BUMN dalam implementasi hasil riset nasional.

Anies-Cak Imin juga bakal memperkuat sektor koperasi dan UMKM dengan cara pengoptimalan peran koperasi, mempermudah pendirian koperasi dan UMKM, hingga memudahkan akses pendanaan untuk koperasi dan UMKM.

Program Kerja Ekonomi Prabowo-Gibran

Program kerja di sektor ekonomi dair Prabowo-Gibran tertuang dalam Asta Cita 3 dengan judul "Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur".

Prabowo-Gibran menawarkan soal penciptaan lapangan kerja lewat kewirausahaan.

Adapun cara yang bakal mereka tempuh antara lain mendorong angkatan kerja 18-24 tahun menjadi karyawan tetap, penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, perketatan masuknya tenaga kerja asing, hingga dorongan digitalisasi UMKM.

Selain itu, di sektor industri kreatif, Prabowo-Gibran menawarkan Kartu Usaha Startut untuk pengembangan bisnis berbasis teknologi dan inovasi.

Baca juga: Ganjar soal Model Debat Capres, Singgung Minimnya Waktu Sampaikan Gagasan

Kemudian, adapula perkuatan konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menunjang industri kreatif.

Prabowo-Gibran juga menawarkan pendorongan pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital demi pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Di sisi regulasi terkait ekonomi, Prabowo-Gibran memiliki program untuk menegakkan aturan soal Hak Cipta dan Hak Intelektual hingga pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Mereka juga memiliki program pembentukan Bank Wakaf demi mendorong ekonomi berbasis syariah.

"Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf," demikian tertulis dalam program kerja ekonomi Prabowo-Gibran.

Program Kerja Ekonomi Ganjar-Mahfud

Program kerja Ganjar-Mahfud di sektor ekonomi tertuang dalam poin misi ketiga yaitu "Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah" dan poin keempat yakni "Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi".

Pada poin misi ketiga, Ganjar-Mahfud memberikan sub poin judul yaitu Pembangunan Adil dan Merata serta Bahagia dan Sejahtera.

Dari sub poin judul Pembangunan Adil dan Merata, ada beberapa rencana ekonomi yang bakal dilakukan Ganjar-Mahfud yaitu:

- Pelipatgandaan dana desa berkualitas.
- Penyediaan 40 peresen tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur serta alokasi 50 persen anggaran belanja jasa pemerintah dan BUMD untuk koperasi UMKM.
- Memperbanyak pasar baru dan revitalisasi pasar tradisional.
- Pengintegrasian tempat tingal dan tempat kerja dengan sarana transportasi.
- Sinergi pertumbuhan antara kota dan desa.
- Penuntasan reforma agraria.
- Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Papua.
- Penyejahteraan masyarakat adat.
- Memperkuat SDM hingga akselerasi infrastruktur di wilayah perbatasan dan tertinggal, terpencil terluar atau 3T.
- Anak muda memperoleh kemudahan akses untuk mengembangkan usaha.

Baca juga: Sebut Terlalu Sempit, Komisioner Bawaslu Minta Debat Tak Lagi Digelar di Kantor KPU RI  

Kemudian rencana ekonomi dalam sub poin berjudul Bahagia dan Sejahtera yaitu:

- Pembangunan rumah hunian baru atau renovasi sebanyak 10 juta hunian yang bersifat terjangkau dan bertempat di pusat perekonomian.
- Peningkatan kesejahteraan hingga perlindungan bagi buruh
- Pembentukan program kesejahteraan dengan pemberian kerja sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja.
-Kesetaraan upah hingga pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
- Perbaikan kampung kumuh di desa dan kota.

Ganjar-Mahfud juga memiliki program percepatan pembangunan ekonomi dengan cara:

- Pembukaan 17 juta lapangan kerja baru.
- Penciptaan lingkungan kerja yang mendukung usaha ultra mikro dan UMKM.
- Janji pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7 persen.
- Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Peningkatan produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan domestik.
- Industrialisasi 5.0 dengan sinergi dari inovasi hingga hilirasisas SDA.
- Pemaksimalan pelaku ekonomi kreatif lewat dukungan berubpa pendampingan, permodalan, hingga memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah.
- Pembangunan ekonomi sektor pariwisata dengan target 30 juta wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia pada tahun 2029.
- Pemerataan infrastruktur.
- Integrasi pengiriman logistik dengan pengoptimalan SloC dan ALKI sebagai jalur perdagangan internasional.
- Ketersediaan pangan yang terjaga dan terjangkau.
- Dukungan infrastruktur bagi petani, peternak, dan nelayan.
- Membangun industri pangan
- Penghentian alih guna lahan agar lahan subur dan produktif.
- Penyejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
- Mendorong penguatan jasa pelayanan keuangan syariah.
- Mendorong ekspor produk halal dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasok industri halal.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Yohanes Liestyo Poerwoto)