Mahfud MD Ajukan Komplain Kepada Ketua KPU Soal Simulasi Surat Suara Berisi Dua Kolom Pasangan Calon

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku sudah melayangkan protes terkait simulasi pencoblosan calon presiden dan wakil presiden hanya menggunakan dua gambar pasangan calon.

Bahkan, Mahfud menyebut, protes itu langsung disampaikan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari.

Hal itu disampaikan Mahfud saat ditanya wartawan soal simulasi pencoblosan tersebut.

"Sudah saya koreksi. Pak Hasyim, ketua KPU sudah saya komplain kok ada kaya gini," kata Mahfud usai menghadiri rapat mingguan TPN di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (3/1/2023).

Mahfud menyampaikan, Hasyim pun sudah menjelaskan bahwa insiden tersebut akan dikoreksi pihaknya.

Dia pun mengusulkan agar simulasi dilakukan dengan 4 paslon.

Baca juga: Mahfud MD Ingatkan Perintah Presiden Jokowi agar TNI, Polri, dan ASN Netral dalam Pemilu

"Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB, dan itu akan kita koreksi, mohon diperbaiki. Ya minimal 4 lah (kotak paslon dalam lembar simulasi kertas suara,red) saya bilang. Kalau tidak 1, 2, 3 ya 4. Sehingga semuanya bisa terbuka," ungkap Mahfud.

"Dan itu sudah ada jawahan Pak Hasyim resmi kepada saya," sambung dia.

Diketahui, pihak PDIP Solo mengetahui kesalahan dalam surat suara ini usai pihaknya meminta contoh untuk simulasi mencoblos.

Dalam surat suara Pilpres, hanya terdapat dua kolom pasangan calon presiden.

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Capres-Cawapres, Mahfud MD Mengaku Tak Resah

Sementara itu, KPU RI telah buka suara dan mengatakan terjadi human error atas contoh surat suara untuk simulasi pilpres itu.

"Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya kecuali memang kekhilafan yang terjadi," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik saat dihubungi, Rabu.

Pihaknya, lanjut Idham, juga langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut.

Mereka meminta kepada KPU daerah untuk menggunakan contoh surat suara dengan minimal tiga pasang calon atau lebih.

"Pada 29 Desember 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut," ujarnya.

"KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat surat dua pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal tiga pasang calon," sambung Idham.