Jokowi Tegaskan Data Pertahanan Tidak Semuanya Bisa Dibuka Seperti Toko Kelontong

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik.

Hal itu disampaikan Jokowi merespons adanya Capres yang ingin data pertahanan dibuka dalam debat Pilpres.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di Kampung Kecil, Kawasan Serang, Banten, Senin (8/1/2023).

Pasalnya kata Jokowi masalah pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara.

Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," katanya.

Sebelumnya dalam acara debat Pilpres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Desember 2023, dua Capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ingin Prabowo Subianto membuka data pertahanan kepada publik.

Baca juga: Fakta Prabowo Ajak Bertemu Anies: Sebut Data Keliru hingga Merasa Kecewa, Cak Imin Ikut Komentar

Bahkan terjadi debat sengit antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada acara tersebut.

Ganjar awalnya mengatakan dirinya senang saat data yang ia paparkan dianggap keliru.

Menurut data Ganjar, capaian minimum essential force (MEF) Indonesia kurang dari target yang seharusnya.

Ganjar lantas meminta Prabowo memaparkan data yang dimiliki.

Baca juga: Soroti Adu Data Dalam Debat Pilpres 2024, Analis Lab 45: Menarik Jika Prabowo Bisa Sajikan Data Lain

"Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar, silakan bantah data saya hari ini, Pak, dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu berdiri di sebelahnya. Saya mau bertanya kepada Bapak termasuk capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen, mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya," kata Ganjar, dalam debat, Minggu (7/1/2024).

Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui Kementerian Keuangan karena kondisi COVID.

Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas dan batas usia pesawat.

"Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang telah menjadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi focusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," kata Prabowo.

Kembali ke sesi Ganjar menjawab, Ganjar menilai Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang diberikannya.

Ganjar juga menyebut Prabowo tidak mampu membantah datanya dan tidak mampu menampilkan data.

"Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Saya pengin data yang Bapak katakan salah data pertahanan saya ini silakan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya," kata Ganjar.

"Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah ini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staf yang bisa membantu, silakan berdiri ke sini. Anda mau bilang angkanya, silakan berdiri ke sini, akan saya tunjukkan," ucapnya.