Soal Isu Pemakzulan Presiden, Gibran Mempersilakan: Ya Monggo

TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menanggapi isu terkait usulan pemakzulan presiden.

Isu tersebut muncul karena Presiden Jokowi dianggap turut campur atau melakukan intervensi dalam gelaran Pemilu 2024.

Gibran sendiri tak banyak memberikan pendapat soal masalah ini.

Wali Kota Solo itu menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat Indonesia.

“Ya, itu warga yang menilai,” ucap Gibran saat ditemui di kantornya, Kamis (11/1/2024), dikutip dari TribunSolo.com.

Dia mempersilakan usulan pemakzulan itu. Gibran juga menegaskan masukan dan evaluasi dari masyarakat selalu ditampung oleh pemerintah.

“Ya, monggo (silakan). Kalau ada masukan dari warga, evaluasi, kami tampung. Makasih,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menerima audiensi dari salah satu kelompok masyarakat sipil.

Mereka adalah Faizal Assegaff, Syukri Fadoli, Marwan Barubara, Letjen (Purn) Suharto, dan kawan-kawan lain.

Mahfud MD menyebut salah satu usulan dari kelompok itu ialah terkait pemakzulan presiden.

Pria berusia 66 tahun tersebut menegaskan dirinya tak menyatakan setuju atau tidak dengan usulan itu, tetapi mempersilakan Faizal cs untuk menyampaikannya kepada partai politik dan DPR.

Baca juga: Faizal Assegaf Cs Usulkan Pemakzulan Presiden, Mahfud MD Persilakan ke Parpol dan DPR

"Faizal dan kawan-kawan juga menyampaikan usulan pemakzulan presiden."

"Saya tidak menyatakan setuju atau tidak terhadap gagasan itu, tapi saya mempersilakan mereka untuk menyampaikannya ke parpol dan DPR," kata Mahfud dalam keterangan yang terkonfirmasi pada Selasa (9/1/2024).

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan DPR lah yang berwenang untuk menangani usulan semacam itu.

"Karena institusi itulah yang berwenang menangani usulan seperti itu, tentu dengan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang," sambungnya.

Selain mengusulkan pemakzulan presiden, kelompok tersebut, kata Mahfud, juga memberikan masukan soal berbagai dugaan pelanggaran pada Pemilu 2024 ini.

Merespons hal itu, dia menuturkan Kemenko Polhukam bukanlah penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu yang resmi dan independen ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Oleh sebab itu, dia menyampaikan masukan semacam itu penting untuk diberikan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Meski begitu, saya sampaikan bahwa Kemenko Polhukam memiliki Desk Pemilu, yang tugasnya antara lain memantau dan menerima masukan atau laporan terkait pelaksanaan pemilu."

"Saya persilakan teman-teman untuk meneruskan ke Desk Pemilu yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, bila masih ada masukan untuk perbaikan kualitas pemilu kita," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Isu Pemakzulan Jokowi Gegara Cawe-Cawe Pilpres, Gibran Beri Respons Singkat: Warga yang Menilai.

(Tribunnews.com/Deni/Gita Irawan)(TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)