Bicarakan Pemberantasan Korupsi, Ganjar Singgung Pentingnya OTT KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ganjar Pranowo, calon presiden (capres) nomor urut 3, menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK adalah hal penting untuk memberantas korupsi.

Pernyataan itu disampaikannya seusai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi untuk Capres-Cawapres 2024 (PAKU Integritas) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024) malam.

Menurutnya, OTT dalam pemberantasan korupsi penting untuk menjadi detterent effect atau efek gentar yang dapat menakut-nakuti pelakunya.

"OTT harus dilakukan. Kalau enggak, enggak ada detterent effect. Jadi kita mesti mendukung bersama-sama," kata Ganjar kepada awak media di depan Gedung Merah-Putih KPK.

Namun, OTT mesti dilaksanakan beriringan dengan pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan.

Selain melalui pendidikan, upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui contoh yang diberikan para pemimpin.

"Ada pencegahan dan ada OTT. Yang pertama pencegahan, maka saya katakan tadi. Pendidikan antikorupsi, memberikan contoh, menghukum sendiri diantara kita dulu," ujarnya.

Ketika pencegahan tak dapat membendung perbuatan korupsi, tak ada alasan untuk tidak melakukan OTT.

"Kalau itu (pencegahan) tidak bisa, maka OTT harus dilakukan," kata Ganjar.

Tentang OTT sendiri, pada tahun 2023 KPK telah melakukannya sebanyak delapan kali.

Baca juga: Ganjar Ungkit Pembatasan Transaksi Uang Kartal Rp100 Juta dalam Pemberantasan Korupsi

“Dalam penanganan tersebut di antaranya KPK melakukan delapan giat tangkap tangan,” ujar Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango dalam jumpa pers kinerja KPK tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (16/1/2024).

Sebelumnya dua tokoh sempat mengungkapkan pendapatnya bahwa OTT tak mesti dilakukan KPK.

Di antaranya ada Menko Marves nonaktif, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia sempat berpendapat bahwa makin sedikit OTT yang dilakukan, itu menandakan bahwa kinerja KPK makin baik.

"Kalau tidak ada OTT, malah lebih baik. Itu berarti upaya pencegahannya lebih efektif," kata Luhut di KPK, Selasa (18/7/2023).

Dia juga merasa heran bahwa penindakan korupsi di Indonesia masih dipamerkan dengan banyaknya kegiatan operasi tangkap tangan.

"Seharusnya kita tidak perlu terlalu sering melakukan OTT. Apa kita bangga melihat OTT-OTT seperti itu? OTT dengan jumlah Rp50 juta, Rp100 juta. Kita tidak pernah menghitung berapa jumlah uang yang mereka selamatkan dalam triliunan-triliunan," kata Luhut.

Kemudian, ada pula mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang mengatakan bahwa puluhan kali OTT tidak akan menghilangkan korupsi di Indonesia.

"OTT terbanyak tahun 2018 waktu itu saya Deputi Penindakan. 30 kali tangkap tangan (tahun) 2018. Apakah korupsi berhenti? Tidak," ujar Firli.

Dia kemudian bertanya-tanya mengapa masih ada korupsi saat KPK melakukan puluhan kali OTT.

Firli pun menyebutkan pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan cuma dengan menangkap pelaku.

Baca juga: Ungkit LHKPN di KPK, Ganjar Pranowo Usul Masyarakat Jadi Whistle Blower

"Saya bertanya ini, gagalnya di mana kita mengelola negara ini? Kok bisa masih ada korupsi? Sehingga pada kesimpulan saya, berarti kita memang harus melakukan pemberantasan korupsi secara holistik. Tidak bisa hanya satu-satu," katanya.

(Tribunnews)