Ganjar Soroti Peringatan Bawaslu Soal Netralitas Menteri: Mundur Itu Pilihan Paling Bagus

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, NGAWI - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, para menteri sebaiknya mengambil cuti jika ingin terlibat dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo merespons Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang mengingatkan sejumlah menteri untuk tidak mempolitisasi program pemerintah yang bertujuan menguntungkan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Cuti harus dilakukan, kata Ganjar, terlebih jika menteri yang bersangkutan adalah anggota partai tertentu.

"Ya menurut saya kalau memang menterinya anggota partai, katakan ya, ada aturannya, cuti terus kemudian bisa terlibat. Tapi kl tidak (terlibat di Pemilu 2024) ya tidak (perlu cuti). Maka saya katakan, biasanya klaim menggunakan kesempatan ini akan terjadi," kata Ganjar, kepada wartawan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Bahkan, eks Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, kalau bisa sebaiknya para menteri yang ikut berkontestasi agar mundur dari jabatannya tersebut terlebih dahulu.

Baca juga: Sempat Garap Gerakan Menangkan Ganjar, Ini Setumpuk Bukti Kedekatan Maruarar Sirait dengan Jokowi

"Itulah mengapa sebaiknya cuti atau mundur, mundur itu pilihan yang paling bagus. Karena itu akan menjadi fair," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan aturan mengenai menteri dan pejabat setingkat menteri hingga wali kota yang maju pilpres tidak harus mundur dari jabatannya.

Terkait hal itu, ia mengatakan, ketika aturan tersebut ditetapkan, tentu di sisi lain ada risiko yang harus diambil dan menjadi konsekuensi nantinya.

Baca juga: Kampanye Hari ke-52: Anies di Jakarta, Prabowo Lepas Kapal RS TNI ke Palestina, Ganjar di Ngawi

"Nah karena kemarin ketentuannya tdk mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko dan di situ diputuskan terjadi," kata Ganjar.

Oleh karena itu, Capres nomor urut 3 itu kemudian menyarankan, para menteri yang bersangkutan agar mundur dari jabatannya, agar tidak menganggu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Akhirnya klaim-klaim terjadi, nanti makna pemilu yang luber jurdil pasti akan menjadi pertanyaan. Kualitas demokrasi pasti akan mundur. Masih ada waktu, saya sarankan mundur," ucapnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut banyak cuti kampanye hingga berimbas pada tugasnya sebagai Wali Kota Solo banyak terbengkalai. Ganjar mengatakan, hal itu merupakan konsekuensi yang harus diambil, sebagaimana yang telah dijelaskannya.

"Itu kalau konsekuensi tidak mundur. Risikonya diambil," ucap Ganjar.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan untuk tidak mempolitisasi program pemerintah yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons pertanyaan awak media terkait sejumlah menteri yang dianggap memberi sinyal dukungan terhadap capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Kalau sudah mengajak memilih yang bersangkutan, menurut Undang-undang 7 (UU Pemilu), itu tidak diperkenankan," kata Bagja kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).

Bagja mengingatkan bahwa menteri harus mengajukan izin cuti jika ingin terlibat kampanye.

Konsekuensi sanksinya termuat di dalam UU Pemilu, yakni ancaman pidana paling lama 3 tahun dan denda Rp 36 juta kepada setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye.

"Kecuali pada saat kampanye ya, yang bersangkutan (menteri tersebut) kemudian izin cuti, itu enggak bisa (ditindak)," ungkap Bagja.

Terkait dengan sinyal dukungan yang diberikan sejumlah menteri, menurut Bagja, Bawaslu harus lebih jeli untuk memastikan apakah sinyal-sinyal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye yang di dalamnya mencakup visi-misi dan ajakan memilih.

"Meyakinkan pemilih apa sih? (Misalnya), 'Milih gue dong, jangan lupa'. Nah, itu meyakinkan. Dengn apa? Menawarkan visi-misi, program, atau citra diri," tandasnya.

Secara umum, ia melanjutkan, unsur-unsur kampanye yang mesti terpenuhi atas dugaan pelanggaran para menteri saat bertugas adalah terlihat sebagai tim kampanye atau pelaksana kegiatan kampanye, selain upaya meyakinkan pemilih.

Sebagai informasi, sinyal dukungan ini antara lain diberikan Menteri BUMN Erick Thohir mengundang Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acara Natal Kementerian BUMN. Dalam acara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga memberi komentar positif atas Prabowo.

Sementara itu, beberapa menteri disorot karena dianggap mempolitisasi bantuan sosial, yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.