Mahfud MD Buka Suara soal Wacana Mundur dari Menko Polhukam: Tinggal Tunggu Momentum

TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku bakal menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan capresnya, Ganjar Pranowo, yang sempat mengusulkan agar pejabat negara, termasuk dirinya, yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya guna mengindari adanya konflik kepentingan atau conflict of interest. 

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dari saya dan Pak Ganjar," kata Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mahfud mengatakan, sebagai menteri dirinya masih memiliki tanggung jawab yang belum rampung dan harus dijaga hingga saat ini. 

Sehingga, dirinya pun belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam. 

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas yang saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi."

"Harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun lalu," katanya. 

Mahfud menekankan, penujukan Presiden Jokowi kepadanya adalah niat baik untuk rakyat. 

Oleh karena itu, ia menerima jabatan sebagai Menko Polhukam dan akan melanjutkan amanah untuk rakyat itu bersama Ganjar sebagai cawapres. 

Lebih lanjut, Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye politik.

"Saya tidak mau menggunakan jabatan saya menggunakan fasilitas pemerintahan," ujarnya. 

Baca juga: Mahfud MD Disarankan Ganjar Mundur Sebagai Menteri Jokowi, Fahri Hamzah: Dia Masih Menikmati

Mahfud berharap, sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya juga ingin memberi contoh, kalau saya ini sebagai calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak." 

"Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," katanya. 

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengingatkan para pejabat akan konflik kepentingan di tengah perhelatan pemilu 2024.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Ganjar merespon akun X Kemhan yang mengunggah unggahan yang tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati wali kota, mundur atau tidak," kata Ganjar di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan ketika aturannya diperbolehkan tidak mundur, maka ada potensi konflik kepentingan.

"Kita harus hati hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu saja," tegasnya.

Ganjar mengingatkan bahwa pemanfaatan fasilitas negara itu berisiko. 

Ia mencontohkan terdapat sejumlah kejadian penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye.

"Nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan-kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu," kata Ganjar.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fransiskus Adhiyuda)