Fakta-fakta Mahfud Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Kata Presiden Jokowi hingga Respons Kubu Lawan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut fakta-fakta calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD yang menyatakan bakal segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju (KIM) pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut, disampaikan saat menanggapi pertanyaan anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan “Tabrak Prof!”, Selasa (23/1/2024).

“Kami generasi muda butuh kepastian. Berkaitan statement sore tadi, Pak Ganjar menyarankan Prof Mahfud agar terhindar dari conflict of interest, beliau menyarankan Prof Mahfud untuk mundur saja dari kabinet. Kami ingin ketegasan sikap Prof Mahfud,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud menjawab tegas, apa yang disampaikan oleh Ganjar itu adalah kesepakatan mereka berdua sejak awal.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini (Selasa) adalah kesepakatan saya dan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” tuturnya.

Berikut fakta-faktanya Mahfud yang menyatakan segera mundur dari Menko Polhukam.

Alasan Mahfud Tak Mundur Sejak Awal Jadi Cawapres

Mahfud lantas membeberkan alasannya tak mundur dari awal dari jabatannya sebagai menteri Presiden Jokowi tersebut karena tak ada larangan yag mengharuskan hal itu.

Dalam hal ini, Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

“Tapi upaya percontohan itu tidak berhasil,” ucapnya, Selasa.

Karena hal tersebutlah, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri saat waktu yang tepat, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

Baca juga: Rencana Mahfud MD Mundur Sebagai Menko Polhukam Juga Dibahas di Internal TPN, Begini Ceritanya

Tanggapan Presiden Jokowi

Menanggapi rencana pengunduran diri Mahfud itu, Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan hak dari cawapres pendamping Ganjar tersebut.

Presiden Jokowi juga mengakui akan sangat menghargai hal itu.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi, Rabu.

Sudah Beri Kode Mundur Sejak Debat Cawapres

Mahfud yang menyatakan bakal mengundurkan diri dari jabatannya itu, ternyata sudah memberi kode saat debat cawapres kedua pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, Mahfud menyinggung soal pernyataan penutupnya pada perhelatan debat cawapres tersebut.

"Kalau Anda cermat pada penutupan debat kemarin saya mengucapkan sebuah pernyataan."

"Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,6  tahun sebagai Menkopolhukam," kata Mahfud, Selasa.

Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga meyakini, Presiden Jokowi punya niat baik untuk rakyat, ketika mengangkat dirinya sebagai Menkopolhukam.

"Dan saya membantunya. Dan sekarang pun saya bersedia dengan Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Mas Ganjar adalah calon presiden pilihan rakyat," tegasnya.

Ganjar Pranowo yang Sarankan Mahfud Mundur

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan Mahfud agar mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam demi menghindari konflik kepentikan di Pilpres 2024.

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Ganjar merespon akun X Kemhan yang mengunggah unggahan tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.

"Beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kerja tapi di sana kampanye."

"Rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu," kata Ganjar, usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

Menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud.

Sehingga, Ganjar menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah."

"Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair," tandas Ganjar.

Dipuji TB Hasanuddin

Mengenai rencana Mahfud mundur sebagai Menko Polhukam itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengapresiasi hal tersebut.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh Mahfud itu merupakan bentuk keteladanan dan etika saat seseorang mengikuti kontestasi politik.

"Saya melihat ini merupakan sebuah keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Mahfud MD, dan patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya."

"Bahkan termasuk presiden sekalipun untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanye," kata Hasanuddin kepada wartawan Rabu (24/1/2024).

Hasanudin berharap, sikap ini dapat diikuti kontestan pilpres lainnya, yang saat ini masih menjabat sebagai aparatur negara atau pembantu presiden.

Hla tersebut, menurut Hasanudin penting dilakukan, agar penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung jujur dan adil.

"Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota," ujar dia.

Kata PDIP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, memang para kader yang masuk dalam kabinet pemerintahan sebenarnya sudah menyiapkan diri untuk angkat koper apabila diharuskan.

Namun, ia tak merinci apakah hal tersebut juga berlaku terhadap Mahfud.

Hasto hanya mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memberikan arahan kepada pemegang jabatan publik untuk menyelesaikan pekerjaannya.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu (Megawati) stabilitas pemerintahan itu sangat penting."

"Karena ujung-ujungnya kan rakyat, pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap lima tahun," kata Hasto di sela-sela acara ulang tahun Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa.

Disampaikan Hasto, Megawati berkata bahwa tanggung jawab kepada rakyat harus diutamakan.

"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya."

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan," jelas Hasto.

Respons Kubu Lawan

Kubu lawan turut merespons rencana mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam tersebut.

Dalam hal ini, Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN (Anies-Muhaimin) berpendapat bahwa keputusan mundur itu merupakan hak dari Mahfud sendiri.

Kemudian, jika berbicara soal persetujuan mundur atau tidak, maka hal tersebut tentu menjadi hak presiden.

"Mundur atau maju tentu saja menjadi hak Prof Mahfud, soal dipertahankan atau tidak tentu menjadi hak prerogatif presiden," kata Juru Bicara Timnas AMIN Muh Ramli Rahim, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Rabu.

Lalu, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam tersebut, menurut Ramli, tak ada pengaruhnya terhadap paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Bagi kami tak ada pengaruhnya," ucapnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Wahyu Aji/Rahmat Fajar/Taufik Ismail/Chaerul Umam/Galuh Widya/Ibriza Fasti)