PDIP Respons Usulan Ganjar agar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto Ungkap Arahan Megawati

TRIBUNNEWS.COM - PDI Perjuangan (PDIP) merespons usulan mundurnya (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Diketahui, usulan tersebut muncul dari pasangan Mahfud, calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.

Ganjar mengaku sebelumnya sudah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Mahfud, terkait usulan itu.

Dijelaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memang para kader yang masuk dalam kabinet pemerintahan sebenarnya sudah menyiapkan diri untuk angkat koper apabila diharuskan.

Meski tidak menjelaskan secara rinci apakah hal ini juga berlaku terhadap Mahfud, namun Hasto mengungkapkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sudah memberikan arahan kepada para pemegang jabatan publik untuk menyelesaikan pekerjaannya.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu (Megawati) stabilitas pemerintahan itu sangat penting, karena ujung-ujungnya kan rakyat, pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap lima tahun," kata Hasto di sela-sela acara ulang tahun Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Megawati, lanjut Hasto, menjelaskan tanggung jawab kepada rakyat harus diutamakan.

"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya."

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan," jelas Hasto.

Rencana Mahfud MD Mundur

Sebelumnya, Mahfud MD memang berencana akan mundur dari Menkopolhukam.

Rencana ini pun juga sudah didiskusikan dengan Ganjar Pranowo sebagai pasangannya di Pilpres 2024.

Baca juga: Sentil Menteri Jadi Timses dan Pakai Fasilitas Negara, Mahfud MD: Dosa Politik Racuni Anak Muda

Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo usai berkunjung ke Pesantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah, mundur atau tidak," kata Ganjar, Selasa.

Sementara itu, Mahfud pun mengaku tinggal menunggu momen yang tepat untuk mundur.

Mahfud juga menyebut rencananya mundur dari jabatan Menkopolhukam sudah menjadi kesepakatan awal saat memutuskan menjadi cawapres Ganjar.

Dalam acara "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, Mahfud menegaskan pasti akan mundur secara baik-baik.

"Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya, apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti, pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik, jadi tidak ada pertentangan antara saya dan Pak Ganjar," urai Mahfud.

Dalam acara tersebut, Mahfud juga menjelaskan alasan dirinya belum mundur dari jabatan Menkopolhukam hingga saat ini.

Pertama, kata Mahfud, karena tak ada larangan bagi seorang menteri untuk menjabat meski mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden.

Kedua, Mahfud ingin memberi contoh dia tak memanfaatkan fasilitas negara untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024.

Harapannya, agar hal serupa juga itu ditiru oleh calon-calon lain. 

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara."

"Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga."

"Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi."

"Dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tak akan menyinggung siapa-siapa. Tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik," ujar Mahfud.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Garudea Prabawati/Deni)