Reaksi Airlangga, Timnas AMIN, hingga TPN soal Rencana Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

TRIBUNNEWS.COM - Kabar rencana mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam kini ramai diperbincangkan publik.

Mahfud sendiri menyebut akan mundur sebagai menteri Presiden Jokowi di saat yang tepat nanti.

Selain itu Mahfud juga menekankan dirinya akan mengajukan pengunduran itu secara baik-baik.

“Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” kata Mahfud, , Selasa (23/1/2024) malam.

Rencana mundurnya Mahfud ini pun direspon beragam pihak, di antaranya dari rekannya sesama menteri, yakni Menko Perekonomian sekaligus Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Lalu ada juga respon dari Timnas AMIN, hingga TKN Ganjar-Mahfud.

Berikut rangkuman tanggapan beragam pihak terkait rencana mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam:

Airlangga Tegaskan Jabatan Menteri itu Hak Prerogatif Presiden

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto menanggapi rencana Menkopolhukam sekaligus Wawapres 03 Mahfud MD mundur dari kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.

Dia menilai hal tersebut kembali kagi ke Mahfud MD.

"Tetapi kita ketahui bahwa jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi itu supaya clear saja," kata Airlangga di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024).

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dari peserta acara Tabrak Prof! di Semarang Jawa Tengah terkait sikapnya sebagai cawapres sekaligus Menko Polhukam RI di tengah indikasi-indikasi kecurangan.

Baca juga: Mahfud MD Berniat Mundur dari Kabinet, TKN: Tinggal 22 Hari Lagi, Kenapa Baru Sekarang Bilang?

Pertanyaan tersebut juga terkait dengan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang mengaku telah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menegaskan, pernyataan yang disampaikan Ganjar tersebut adalah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar.

Kesepakatan tersebut, kata Mahfud, yakni pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menko Polhukam.

Baca juga: Mahfud MD Bakal Mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Banjir Komentar

Mahfud menjelaskan bahwa isyarat terkait rencana pengunduran dirinya tersebut sudah disampaikan saat debat kedua calon wakil presiden atau debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, kata Mahfud, dirinya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.
Mahfud MD mengatakan, saat itu dirinya percaya Jokowi memiliki niat yang baik untuk rakyat.

Setelah mengucapkan terima kasih dia menyatakan akan melanjutkan tugasnya dengan Ganjar Pranowo yang dinilainya sebagai calon presiden yang pro rakyat.

Ia kemudian mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini belum mundur sebagai Menko Polhukam.

Baca juga: Mahfud MD Berencana Mundur dari Menko Polhukam, Pakar: Bentuk Mosi Tidak Percaya

Pertama, aturan tidak melarang Mahfud untuk tetap pada jabatannya sekaligus menjadi cawapres.

"Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak."

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin."

"Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," kata dia saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di kanal Youtube resmi Mahfud MD.

Baca juga: Fakta-fakta Mahfud Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Kata Presiden Jokowi hingga Respons Kubu Lawan

Respon TPN Ganjar-Mahfud

Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud M Choirul Anam mengungkap ada dua suara terkait rencana mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam.

Pertama, mereka yang menyarankan Mahfud harus bertahan dalam jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Kedua, mereka yang menyarankan Mahfud mundur dari jabatannya.

Mereka yang menyarankan Mahfud tetap bertahan, kata Anam, berpandangan dengan demikian Mahfud bisa mencegah potensi kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 melalui kewenangannya mengkoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga.

Baca juga: PDIP Respons Usulan Ganjar agar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto Ungkap Arahan Megawati

Selain itu, sebagaimana yang dikatakan Mahfud, mereka memandang Mahfud bisa menjadi contoh pejabat negara yang tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye atau kepentingan politiknya sendiri.

Akan tetapi Anam tidak menyebut siapa saja sosok-sosok yang menyarankan demikian.

Sementara itu, kata dia, mereka yang menyarankan Mahfud mundur, alasannya antara lain adalah untuk menjaga moral publik.

Selain itu, kata dia, juga agar dalam menjalankan kerja-kerja pemilu di lapangan, Mahfud bisa lebih efektif mengingat ia tak bisa berkampanye saat menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam.

Mereka yang menyarankan demikian, kata Anam, satu di antaranya adalah dirinya.

Baca juga: Mahfud Blak-blakan Segera Mundur dari Menkopolhukam, akan Ajukan Pengunduran Diri, Menunggu Momentum

Namun menurutnya, ada juga orang lain yang menyarankan hal demikian saat diskusi.

Meski sempat ada perbedaan pandangan terkait hal tersebut di internal TPN, namun demikian kedua kelompok memiliki satu irisan pada menjunjung prinsip keadilan atau fairness.

Dalam diskusi, kata dia, salah satu hal yang mengemuka adalah pemilu dipandang tidak hanya penting untuk memenangkan salah satu paslon.

Forum, kata dia, memandang pemilu penting untuk memastikan bahwa arah demokrasi di Indonesia sehat dan tanpa kecurangan sehingga siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mendapatkan legitimasi secara hukum maupun secara moral.

Baca juga: Mantap Mundur dari Posisi Menko Polhukam, Mahfud MD Mengaku Sudah 3 Bulan Tak Pakai Fasilitas Negara

"Diputuskan waktu itu, (Mahfud) tetap berada di dalam (pemerintahan) dengan tetap menggunakan kewenangan sebagai lembaga koordinatif untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu fair, tidak ada yang curang, tidak ada menggunakan aparat penyelenggara negara untuk kepentingan pemenangan. Itu dalam diskusinya," kata Anam ketika dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (23/1/2024) malam.

Anam menjelaskan soal mundur atau tidaknya Mahfud dari jabatannya tidak terlalu sering dibahas di internal TPN.

Menurutnya rapat-rapat di internal TPN lebih sering membahas strategi, isu, dan dinamika situasi pemilu ketimbang mundur atau tidaknya Mahfud.

"Lebih intensif ngomong strategi, isu, dan perkembangan situasi pelaksanaan pemilu daripada ngomong mundur dan tidak mundur," kata Anam.

Baca juga: Mahfud MD Akan Mundur dari Menko Polhukam, Ini Tanggapan Jokowi

Timnas AMIN sebut Keputusan untuk Mundur adalah Hak Mahfud MD

Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (AMIN) merespons soal rencana Menkopolhukam Mahfud MD mundur dari kabinet Jokowi.

Juru Bicara Timnas AMIN Muh Ramli Rahim mengatakan, keputusan mundur atau tidak dari kabinet itu merupakan hak dari Mahfud sendiri.

Sedangkan, soal persetujuan mundur atau tidak tentu menjadi hak presiden.

"Mundur atau maju tentu saja menjadi hak Prof Mahfud, soal dipertahankan atau tidak tentu menjadi hak prerogatif presiden," kata Ramli, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Rabu (24/1/2024).

Ramli mengatakan, mundurnya Mahfud sebenarnya tidak berpengaruh apapun terhadap kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies-Muhaimin.

"Bagi kami tak ada pengaruhnya," ucapnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ibriza Fasti Ifhami/Gita Irawan/Reza Deni)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.