Kritik Anies-Cak Imin, PDIP, hingga DPR RI soal Jokowi Gencar Bagikan Bansos Jelang Pemilu 2024

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menuai kritikan setelah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.

Jokowi bahkan tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bansos tersebut.

Tak pelak, aksi Jokowi mengundang kritik dari sejumlah pihak.

Mulai dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sejumlah elite PDIP, hingga Banggar Anggaran (Banggar) DPR RI.

Pembagian bansos tersebut ramai dikaitkan dengan pernyataan Jokowi tentang presiden boleh memihak dan kampanye di Pemilu 2024.

Anies-Muhaimin Minta Presiden Adil

Paslon nomor urut 1, Anies-Muhaimin turut berkomentar tentang aksi Jokowi menyalurkan bansos jelang bergulirnya Pemilu 2024.

Anies mengatakan, bansos seharusnya dibagikan sesuai jadwal, bukan disesuaikan dengan kalender politik.

Ditemui saat kampanye di Tegal, Jawa Tengah, Anies menyayangkan bansos yang digunakan sebagai alat kampanye.

"Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberikan bansos. Ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi," ujar Anies, dikutip dari Wartakotalive.com, Selasa (30/1/2024).

Kendati demikian, Anies yakin pilihan masyarakat tidak akan dipengaruhi oleh bansos.

Baca juga: Fakta-fakta Jokowi Gencar Sebar Bansos di Masa Kampanye 2024: Banjir Kritik, Mensos Risma Tak Diajak

Ia menyebut, masyarakat Indonesia akan tetap memilih sosok pemimpin yang membawa gagasan perubahan.

Pernyataan senada turut diungkap Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Kita harap presiden fair (adil), presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat, Pak," ujar Cak Imin saat ditemui di Lapangan Pendawa Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Selasa.

PDIP Beri Kritik

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto juga melayangkan kritik kepada Jokowi.

Hasto merasa janggal karena Jokowi membagikan bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.