Kritik Anies-Cak Imin, PDIP, hingga DPR RI soal Jokowi Gencar Bagikan Bansos Jelang Pemilu 2024

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menduga, Risma tidak dilibatkan karena merupakan menteri dari PDIP.

Karena itu, ia menyebut Jokowi telah melakukan penyalahgunaan serius demi ambisi politik.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Senada dengan Hasto, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo turut menyayangkan aksi Jokowi gencar membagikan bansos jelang Pemilu 2024.

Hasto menyebut bansos bukanlah bantuan dari pejabat, melainkan dari negara.

“Rakyat itu diberi bansos pasti diterima namun di bilik siapa tahu. Ndak apa-apa,” ungkap Rudy, ditemui di Taman Sunan Jogo Kali, Selasa.

Mantan wali kota Solo itu lantas melayangkan sindiran untuk putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Reaksi Puan Maharani Soal Presiden Jokowi Rajin Bagikan Bansos Jelang Pemilu

Ia menyebut, Gibran kini seolah melawan partai yang membesarkannya.

Sebagai informasi, Jokowi dan Gibran memulai karier politik dengan diusung oleh PDIP.

“Saya hanya menyampaikan mengingatkan. Merasa sudah punya rumah sendiri keluar dari rumah dan rumahnya mau diobrak-obrak bukan sifat manusia,” tandasnya.

Ketua Banggar DPR RI Heran pada Jokowi

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengaku khawatir bansos disalahgunakan menjadi alat politik.

Terlebih saat ini, Jokowi tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pembagian bansos.

Ia cukup menyesalkan kementerian dan lembaga lain yang mengambil alih tugas Kemensos untuk membagikan bansos ke masyarakat.

Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.