Hasto Sindir Dudung Abdurachman usai Tepis Pernyataan Megawati soal Netralitas TNI-Polri

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, membela Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, usai pernyataannya disebut tendensius oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. 

Mulanya, Megawati Soekarnoputri menyinggung soal netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024. 

Megawati bicara soal adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri pada masa Pemilu 2024.

Namun, Dudung justru menyebut pernyataan Megawati itu adalah tuduhan tak berdasar. 

Menyikapi itu, Hasto memberi sindirian keras ke Dudung.

Hasto mengatakan, Dudung ketika menjadi KSAD terlalu sibuk mengurus anaknya yang disebut sempat tak lolos Akmil.

Sehingga, menurutnya, Dudung tak mengetahui seperti apa kondisi di lapangan yang sebenarnya.

"Pak Dudung sebenarnya harusnya tahu, tetapi ketika beliau menjadi KSAD itu kan lebih banyak mengurus anaknya yang enggak lolos, kemudian terjadi perdebatan dengan Pak Andika (mantan Panglima TNI)."

"Sehingga Pak Dudung sampai lupa persoalan yang ada di lapangan karena lebih mengurus anaknya agar bisa lolos di Akmil saat itu," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024) malam.

Pernyataan Megawati soal TNI-Polri

 Sebelumnya, Megawati bicara soal adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri pada masa Pemilu 2024.

Hal ini dikatakan Megawati saat menyampaikan pidato politik dalam acara "Hajatan Rakyat dan Kampanye Akbar" pasangan capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar-Mahfud, di Stadion Utama Gelora GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).

Baca juga: Daftar Tokoh Baru yang Tampak di Barisan Prabowo dalam Arena Debat: 1 Menteri & 2 Eks Jenderal TNI

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei, tentara jangan lagi intimidasi rakyatku," teriak Megawati di hadapan para pedukung. 

Ia menyinggung ada sejumlah orangnya, seperti Aiman Witjaksono selaku Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, yang terjerat kasus tudingan aparat tidak netral di Pemilu.

"Kamu sama polisi, sama aparatlah, sama panglimalah, sama ASN-lah jangan sekali-kali lagi mulai hari ini betul ndak? Kalau dia mau datang, Ibu aja udah hmmm hmm, enggak usah Ibu rangkul aja, pangkat lo apa sih? Jenderal?" ungkapnya.

Megawati pun mengingatkan posisinya yang pernah menjabat Presiden ke-5 adalah Panglima tertinggi masa itu. 

Ia pun mengingatkan agar para aparat penegak hukum tetap netral jangan sampai melakukan intervensi.

"Karena mereka takut kalah dan iya mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran, sanggup apa tidak? Eh awas lho kalau bohong lho nanti Ibu liat di tempat coblos-coblos hat- hati kecurangan lho sekarang sudah pusing lho," kata Megawati.

Ditepis Dudung, Sebut Pernyataan Megawati Tendensius

Dudung Abdurachman menilai pernyataan Megawati itu tendensius, tuduhan tak berdasar. 

Dudung, yang kini menjadi pendukung paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, minta aparat tidak usah takut dengan pernyataan Megawati.

Ia meminta aparat untuk tak menghiraukan dan tetap yakin TNI-Polri netral di Pemilu 2024. 

"Pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar."

"Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Yakini saja bahwa kita netral," ucap Dudung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu malam. 

Dudung menegaskan TNI-Polri telah berkomitmen untuk menjaga netralitasnya dalam pemilu.

Terlebih, ia juga telah disumpah jabatan pada masing-masing satuannya. 

"Kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas, ya."

"Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata," katanya.

Lebih lanjut, Dudung juga meyakini pimpinan TNI-Polri pasti akan menindak anak buahnya jika tak netral di Pemilu. 

"Saya yakin pimpinan TNI maupun Polri, ya kalau ada anak buanya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas, karena dia sudah tahu aturan ketentuan dan pokoknya tanggungjawabnya sebagai TNI/Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan," tukasnya.