Minta Bawaslu Diskualifikasi Prabowo-Gibran dari Pilpres 2024, Massa Aksi: Kecurangan TSM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Keadilan Rakyat berlangsung di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (19/2/2024).

Puluhan peserta aksi tampak berkumpul sejak pukul 10.00 WIB.

Mereka rencananya melakulan longmarch ke Bawaslu untuk menyampaikan penolakan atas Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan.

Koordinator Lapangan Aksi Tolak Pemilu 2024 Noviana Kurniati mengatakan, pihaknya memberi masukan yang positif bagi Bawaslu untuk ke depannya agar bisa lebih baik.

Noviana menuturkan, Bawaslu harus profesional dalam menindak pelaku dugaan kecurangan pemilu.

"Kami meminta bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. dia harus tahu fungsi dan tupoksinya," kata Noviana, saat ditemui di sela-sela aksi, Senin (19/2/2024).

Noviana menilai, sejak awal sudah banyak kejanggalan dan kecurangan pada gelaran Pemilu 2024.

Bahkan, menurutnya, kecurangan yang diduga dilakukan pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran, dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan kecurangan yang dilakukan dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta, agar Bawaslu dapat mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran atas dugaan kecurangan Pemilu itu.

"Kami meminta kepada Bawaslu yaitu dimana kami meminta diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan," ucap Noviana.

Baca juga: Butet Kartaredjasa dan para Seniman Yogya Bakal Gelar Pameran Seni Rupa, Suarakan Keganjilan Pilpres

Sebagai informasi, pasangan Prabowo-Gibran diduga melakukan kecurangan pemilu.

Hal itu diduga imbas turut andilnya Presiden Joko Widodo, yang merupakan ayah dari cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan putranya itu.

Adapun dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Prabowo-Gibran ditujukan kepada Jokowi.

Satu di antaranya melalui pembagian bantuan sosial yang ramai diperbincangkan publik.