Beda Ideologi, Mungkinkah PDIP dan PKS Bersatu di Pilkada Jakarta Usung Anies Baswedan?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dua partai politik yakni PDIP dan PKS disebut-sebut bakal mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Dua partai yang selama ini dikenal berseberangan secara ideologi ini telah memberikan sinyal dukungan kepada Anies.

"Menarik juga Pak Anies," kata  Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024), saat ditanya peluang usung Anies.

Sementara DPW PKS Jakarta telah mengusulkan Anies sebagai bakal calon gubernur Jakarta.

Kendati DPP PKS melalui Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri  mengatakan sampai saat ini DPP masih belum memutuskan akan mengusung Anies Baswedan atau bukan di Pilkada Jakarta 2024.

Bisakah PKS dan PDIP bersatu di Pilkada Jakarta?

Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan interaksi simbolik antara Anies Baswedan dan PDIP dinilai sebagai bagian dari upaya penjajakan dengan saling mengirim sinyal terkait potensi kerja sama di Pilkada DKI Jakarta.

Meskipun Anies dan PDIP berada pada gerbong yang berbeda secara politik maupun ideologis di Pilkada DKI Jakarta 2019 dan Pilpres 2024, namun menurut Umam, di Pilkada DKI 2024 ini bisa jadi kedua entitas ini dipertemukan oleh kepentingan yang sama.

"Di satu sisi, PDIP kehilangan golden ticket dan dominasinya di politik lokal Jakarta, sehingga butuh kekuatan tambahan utk berhadap-hadapan dengan pemenang Pemilu 2024 yang akan pegang kekuasaan dan tidak akan melepaskan kepemimpinan Jakarta berada di luar kontrol dan kendali mereka sebagai penguasa," kata Umam, Senin (10/6/2024).

Di sisi lain, Umam mengatakan Anies juga sangat berkepentingan menjaga kartu politiknya agar tetap hidup dan relevan hingga Pilpres 2029 mendatang.

Umam menilai Anies sebagai petahana dan memiliki akar yang memadai di DKI Jakarta akan dilirik dan melirik PDIP yang memiliki 16 persen dukungan di Jakarta untuk memenangkan pertarungan Pilkada di kota megapolitik yang memiliki APBD Rp80an triliun itu.

"Jika Anies dan PDIP bersatu, sisi positifnya maka tidak ada lagi pertentangan ideologis yang ditandai oleh meleburnya dua kekuatan politik yang selama ini menjadi representasi kekuatan politik kanan nasionalis dan Islam," kata dia.

Baca juga: Pengamat Singgung Potensi Kehilangan Pemilih Loyal Jika Anies-PDIP Bersatu di Pilgub Jakarta

Namun, Umam menilai peleburan itu juga berpeluang pada melemahnya basis pemilih loyal masing-masing, baik di DKI Jakarta maupun di jaringan relawan nasional, yang selama ini terkonsolidasi oleh sentimen ideologis yang kuat.

Selain itu, jika mendapat dukungan PDIP, Umam menilai Anies masih harus bisa memastikan mendapatkan dukungan 1 partai politik lagi.

"Di sisi lain, partai-partai Koalisi Perubahan di Pemilu 2024 telah mengalami faksionalisme dan tengah melakukan penjajagan untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, yang besar kemungkinan berdampak pada baku atur komposisi koalisi Pilkada DKI Jakarta," kata Umam.

"Wacana menyatunya entitas Anies dan PDIP di Pilkada Jakarta masih terlalu dini. Belum ada indikasi lanjutan yang lebih kuat yang memungkinkan konsolidasi politik itu terjadi," tandasnya.

Syarat Berkoalisi

Jika PKS dan PDIP berkoalisi mengusung Anies maka  dua partai itu telah memenuhi syarat mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta.

PKS adalah pemenang di Pemilu DPRD 2024 lalu dengan 1.012.028 suara (18 kursi DPRD Jakarta) dan PDIP di urutan kedua dengan  850.174 suara (15 kursi DPRD Jakarta).

Syarat mencalonkan pasangan cagub-cawagub di Pilkada Jakarta sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  Pasal 40 UU "Parpol atau koalisi parpol dalam mengusung paslon di pilkada Jakarta harus memperoleh 25 persen suara dari akumulasi perolehan suara sah. Atau memperoleh minimal 20 persen kursi dari total jumlah kursi DPRD DKI Jakarta".

Atau minimal 22 kursi di DPRD Jakarta bisa mengusulkan cagub dan cawagub di Pilkada.

Menemui Kendala di Akar Rumput

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memperkirakan para pendukung PDIP berpotensi tidak solid jika mereka mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Adi, Anies dan PDIP memiliki basis massa pendukung yang berbeda.

Masing-masing simpatisan pun selalu berhadapan dalam setiap kontestasi politik.

“Ini bisa membuat basis pendukung keduanya saling bertabrakan. Karena selama ini basis Anies dan PDI-P saling berhadap-hadapan secara terbuka,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/6/2024).

Kondisi ini bisa membuat PDI-P ataupun Anies berada dalam posisi yang saling tidak menguntungkan. Sebab, dukungan dari akar rumput tidak akan solid karena ada perbedaan ideologi.

“Alih-alih menyolidkan dukungan, dikhawatirkan justru sebaliknya, jadi tak solid,” jelas Adi.

Akan tetapi Adi tak menampik bahwa situasi yang dikhawatirkan itu justru berbalik 180 derajat.

Pasalnya, pemilih di Indonesia secara umum terbilang cepat melupakan ketegangan politik, dan berputar haluan dalam menentukan pilihan.

“Secara umum pemilih di Indonesia mudah melupakan peristiwa politik yang terjadi. Jangan-jangan pemilih Anies dan pemilih PDI-P sudah saling lupa dengan peristiwa politik 2017 lalu,” kata Adi.

Tanggapan Anies

Anies sebelumnya menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang menyebut dirinya menarik untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024.

Anies tak menampik kode tawaran menggiurkan dari PDIP tersebut.

Namun, dirinya mengaku masih perlu waktu untuk mempertimbangkan banyak hal soal pencalonan kembali di Jakarta kali ini.

Ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024), Anies bahkan terang-terangan mengaku bahwa tawaran dari Puan ini 'menarik'.

“PDIP juga menarik. Jadi, sambil kita lihat hari-hari ini, mudah-mudahan sampai pada kesimpulan,” jelas Anies.

Sumber: Tribunnews.com/Tribun Jakarta/Kompas.com