PKS Beri Tugas Anies Genapi Kursi agar Bisa Maju Pilkada DKI Jakarta: Deadline Awal Agustus

TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan tenggat kepada Anies Baswedan untuk menggenapi kursi agar bisa benar maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. 

Juru Bicara (Jubir) PKS Pipin Sopian menyebut bahwa dalam Pilkada yang diminta untuk menggenapkan kursi adalah calon kepala daerahnya, bukan partainya. 

PKS diketahui masih kurang empat kursi untuk bisa mengusung paslon di Pilgub DKI.

Anies pun diminta mengajak partai lain, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKS), Nasdem, bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

"Kami pada posisi saat ini adalah memberikan tugas kepada Mas Anies, bahwa PKS sudah punya kursi 18, untuk berlayar kurang 4, sehingga pimpinan PKS memberikan tugas ke Anies untuk melengkapi sisanya," kata Pipin, Senin (5/8/2024) dikutip dari tayangan YouTube KompasTV. 

Menurut Pipin, deadline atau batas waktu yang diberikan kepada Anies untuk menggenapi jumlah kursi tersebut hingga awal Agustus ini.

Namun, PKS terbuka bisa memberikan waktu tambahan pada Anies untuk tugas tersebut. 

"Kami harus menetapkan deadline atau jatuh tempo di awal agustus ini, kepada Mas Anies dan tentu nanti pimpinan akan memutuskan apakah akan menambahkan waktu atau memberi opsi lain," ujar Pipin. 

PKS juga membuka kemungkinan memberi opsi lain soal pasangan yang akan diusung nantinya. 

Diketahui, PKS telah mengusung Anies sepaket dengan kadernya, Sohibul Iman untuk Pilkada DKI Jakarta. 

Pipin mengatakan, pasangan Anies-Iman ini sebelumnya sudah mendapat lampu hijau dari Nasdem. 

Baca juga: KIM Plus Bisa Bikin PKS, PKB & Nasdem Tinggalkan Anies, Skenario Kotak Kosong di Pilgub Jakarta?

"Tentu semua itu kita bicarakan, plus minusnya. Ketika mereka dipasangkan sudah kami sampaikan ke Nasdem. Bahkan beberapa bulan lalu nama Pak Anies dan Shhibul Iman ini juga diminta langsung oleh Pak Surya Paloh, kami ingat betul dulu itu," jelasnya. 

Pipin pun berharap agar Nasdem, PKB, yang sebelumnya menyatakan mendukung Anies segera mengeluarkan surat rekomendasi. 

"Sampai saat ini kita tidak mau politiknya politik sudden death sehingga akan dilema semua pihak. Kami berharap ini segera diputuskan, Nasdem, PKB segera bisa mengeluarkan surat rekomendasi cagub-cawagub," katanya. 

Di sisi lain, PKB dan Nasdem yang digadang-gadang bakal mengusung Anies justru memberikan sinyal balik kanan. 

PKB sebelumnya membuka kemungkinan untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilkada Jakarta.

KIM merupakan gabungan parpol pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu. 

KIM terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Garuda, Prima, dan Gelora.

"Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta sudah menyatakan mendukung Anies pada Pilkada DKI Jakarta bulan Juni lalu. 

Namun, pengurus pusat PKB belum mengambil keputusan soal sosok yang akan diusung pada Pilkada Jakarta.

Sementara itu, Nasdem sebelumnya juga memberikan sinyal batal mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. 

Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni.

Ahmad Sahroni menyebut keputusan partainya untuk mengusung Anies masih bisa berubah hingga pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatang.

"Bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan (dukungan ke Anies) untuk pendaftaran," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ia mengingatkan, para calon kepala daerah yang telah memegang rekomendasi dari NasDem masih bisa dibatalkan.

Aturan ini tidak hanya berlaku kepada Anies Baswedan saja.

"Yang udah ditetapin misalnya. Belum tentu juga. Yang ditetapin, oke, akan daftar."

"Karena politik itu sangat dinamis. Lu boleh megang rekomendasi. Tau-tau rekomendasi dibatalin. Who knows?," ucapnya.

Sahroni mengaku tak tahu apakah Anies sudah memperoleh surat rekomendasi dari NasDem.

Hanya saja, dirinya mengingatkan dukungan masih bersifat dinamis.

"I don't know, saya belum tau karena saya bukan Bappilu. Mana sih suratnya, mana suratnya? Gue sebagai orang NasDem aja belum tahu."

"Karena bukan di Bappilu gue, ya. Jadi, semua sangat dinamis," ungkap Sahroni.

Ia kembali mengingatkan bahwa keputusan dukungan NasDem kepada Anies masih bisa berubah.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Igman Ibrahim)