PKS Sudah Ikhtiar Majukan Anies Baswedan tapi Belum Berhasil Cari Rekan Koalisi

Pasalnya, andaikata PDIP mau berkoalisi, tentu PKS tidak bisa menempatkan kadernya sebagai pendamping Anies Baswedan.

Kondisi ini memaksa PKS untuk realistis, mengocok ulang, berhitung-hitung dalam tentukan langkah terbaik ke depan.

"Menyandingkan Anies dan Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta akan sulit diterima PDIP. Mereka pasti ingin mencalonkan kadernya sebagai cawagub," ujar Direktur Survey and Polling Indonesia Igor Dirgantara.

Secara terpisah, politikus senior PKS Tifatul Sembiring memastikan partainya tidak pernah berubah, terus berjuang untuk perbaikan umat dan bangsa.

Hal ini ia sampaikan untuk menanggapi tuduhan keji yang menyebut PKS mendukung politik dinasti, suul khotimah dan tergiur kekuasaan.

"Cita-cita menegakkan keadilan dan meratakan kesejahteraan, berkhidmat untuk rakyat senantiasa kami perjuangkan. Bisa lihat rekam jejak PKS selama di parlemen dan di pemerintahan," kata dia dalam cuitan di akun X pribadinya seperti dilihat, Rabu (7/8/2024). Tifatul sudah mengizinkan cuitannya dikutip.

Pilgub Sumatera Utara (Sumut) contohnya. PKS sejatinya sudah tertarik untuk mengusung Edy Rahmayadi melawan Bobby Nasution, dengan syarat Edy bisa meyakinkan PDIP untuk berkoalisi.

Kenyataannya, Edy tak kunjung mengantongi dukungan dari PDIP hingga kini. PKS ogah menunggu tanpa kepastian.

"Jadi PKS Sumut harus menunggu sampai kapan? Padahal ada batas-batas waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat-syarat calon, dan lain-lain yang harus dilengkapi semua," ujarnya

Rupanya PKS sudah cukup sabar menunggu, hingga mendapati beberapa kali penundaan. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk ketidaktertarikan PDIP dalam membentuk koalisi bersama PKS.

"Namun sampai lebih kurang 4 kali penundaan, bahkan sampai hari ini, PDIP belum memberikan SK cagub kepada Pak Edy. Belum ada kepastian, dan siapa cawagubnya," ucap dia.

Tak ada kepastian ini yang menjadi penyebab PKS melabuhkan dukungannya ke Bobby Nasution, bersama sejumlah partai politik dari Koalisi Indonesia Maju di Sumut.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan langsung surat rekomendasi itu kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (2/8/2024).

"Arahan dari DPP, tidak mewajibkan PKS berkoalisi dengan rekan-rekan di Koalisi Perubahan. Koalisi pilkada di daerah lebih cair," kata dia.

Untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta, butuh sedikitnya 22 kursi DPRD.