Janji Pramono Anung Pasang CCTV di Setiap RT hingga Digitalisasi Parkir Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung, bertemu dengan eks Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo alias Foke, Selasa (3/9/2024) sore.

Pertemuan antara Pramono Anung dengan Foke terjadi di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan tersebut, Pramono mengungkapkan sejumlah janjinya kepada masyarakat Jakarta, sebagai berikut.

Pemasangan CCTV

Pramono Anung menyatakan bahwa dirinya bersama bakal calon wakil gubernur (cawagub) pendampingnya, Rano Karno, telah belajar permasalahan Jakarta.

Hal utama yang akan dibenahi, ucap Pramono, yaitu keberadaan kamera pengawas atau CCTV di Jakarta.

Menurutnya, sampai saat ini tidak semua lingkungan RT/RW di Jakarta telah dilengkapi dengan kamera CCTV.

"Seperti yang saya sampaikan berulang kali, kalau kami diberikan kesempatan, kami telah belanja masalah dari hal-hal kecil yang tidak pernah kami duga."

"Contoh sederhananya saja, tidak semua RT/RW punya CCTV," kata Pramono saat ditemui awak media di Museum MH Thamrin usai bertemu Foke, Selasa.

Atas dasar itu, Pramono berjanji bakal memberikan fasilitas tersebut apabila nanti berhasil meraih kemenangan di Pilkada Jakarta.

"Makanya sederhana saya sampaikan, kalau kami terpilih semua RT RW seluruh Jakarta harus punya CCTV," ujarnya.

Baca juga: Temui Fauzi Bowo, Pramono Anung Minta Nasihat untuk Berantas Parkir Liar di Jakarta

Sekretaris Kabinet ini berpendapat, dengan terpasangnya kamera CCTV di setiap lingkungan warga Jakarta, maka potensi kejahatan akan berkurang.

Hal ini, ungkap Pramono, termasuk membatasi terjadinya bullying alias perundungan yang masih ditemukan di lingkup masyarakat Jakarta.

"Hal itu untuk mengurangi tingkat kerawanan, kriminalitas, bullying, dan sebagainya," tuturnya.

Peningkatan Dana Operasional 

Cagub dari PDIP ini mengatakan perlu adanya peningkatan uang atau dana operasional atau honor untuk RT/RW di Jakarta.

Menurut Pramono, peningkatan dana operasional itu penting.

Ia menyebut RT/RW adalah merupakan ujung tombak dari pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta.

Adapun saat ini dana operasional RT sebesar Rp2 juta dan RW Rp2,5 juta per bulan.

"Kalau lihat di lapangan apa pun namanya RT/RW adalah ujung tombak, sekarang biaya operasional RT itu Rp2 juta, RW 2,5 juta," kata Pramono.

Ia kemudian mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang sudah disepakati oleh DPRD untuk tahun 2025 sebesar sekitar Rp86 triliun.

Pramono berpendapat, dari dana sebesar itu, sebagian bisa digunakan untuk meningkatkan dana operasional RT/RW menjadi dua kali lipat setiap bulannya.

"Kalau kami diberikan kesempatan saya langsung saja ke Bang Doel bilang biayanya hanya sekitar 68 milliar per bulan."

"Kenapa sih kalau dikeluarkan didobelin aja kan tidak terlalu berat," terangnya.

Dengan adanya peningkatan dua kali lipat tersebut, maka nanti uang operasional untuk RT menjadi Rp4 juta per bulan dan RW menjadi Rp5 juta per bulan.

"Kami kalau diberikan kesempatan yang namanya biaya operasional untuk RT bisa didobelkan jadi 4 juta, RW jadi 5 juta."

"Dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak RT kita itu sekitar 30.900 sekarang ini. 894 tepatnya, RW-nya 2.700 sekian," ujarnya.

Digitalisasi Parkir

Pramono Anung menyoroti praktik parkir liar yang sampai saat ini masih marak terjadi di beberapa jalan di Jakarta.

Bahkan, Pramono menyebut dirinya bersama Rano Karno akan meminta nasihat mantan Foke untuk menangani persoalan tersebut.

"Maka kalau diberikan kesempatan kami berdua dan juga tentunya kami akan mohon nasihat kepada Bang Foke, keberanian untuk memutuskan itu ada, termasuk urusan parkir," kata Pramono.

Guna mengatasi hal tersebut, Pramono mengatakan bakal menerapkan digitalisasi dalam penerapan parkir di Jakarta.

Cara itu diyakininya akan membuat pegiat parkir liar tak memiliki ruang dalam aktivitasnya untuk mencari nafkah di jalanan.

"Sekarang kan udah era digitalisasi, semuanya harus dilakukan secara begitu."

"Nggak bisa katakanlah memberikan ruang kepada seseorang parkir liar. Kalau itu ditertibkan, semua orang nurut," terangnya.

Meski begitu, Pramono menegaskan penertiban itu bukan dilakukan dengan konsep premanisme, melainkan dengan melibatkan para pegiat parkir liar dalam konsep digitalisasi tersebut.

Dengan begitu, pengembangan terhadap sarana parkir di Jakarta bisa melibatkan setiap pihak termasuk masyarakat.

"Selama yang mengelola parkir liar juga dilibatkan untuk penyelesaian pengembangan dan persoalan parkir di daerah itu. Tapi bukan premanisme, ya, itu kita lawan," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Deni/Rizki)