Prabowo Dinilai Lebih Enjoy dengan Pramono Anung, Analisis Pengamat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pramono Anung dan Rano Karno tampaknya tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta hasil Pilkada Jakarta 2024.

Pasalnya, dua rivalnya di Pilkada Jakarta 2024 yakni pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, tidak melayangkan gugatan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Ridwan Kamil yang jadi sorotan mengemukakan alasannya.

"Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta yang banyak sekali substansi, temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi. Namun dengan musyawarah bersama dan masukan tokoh-tokoh para ahli dan tentu pimpinan-pimpinan kami dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, kondusif dan simpati kami kepada warga Jakarta yang sudah lelah dengan rentetan pemilu yang panjang, akhirnya pasangan RIDO memutuskan menerima hasil Pilkada Jakarta yang sudah ditetapkan KPUD," kata Ridwan Kamil saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

Ridwan Kamil pun mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemimpin Jakarta 2024-2029. 

Lalu apa alasan di balik batalnya rencana gugat Pilkada Jakarta 2024 ke MK? Berikut analisis sejumlah pengamat.

Prabowo Lebih Enjoy Pramono?

Pramono Anung dinilai bakal mulus memimpin Jakarta.

Meskipun pasangan Pramono Anung-Rano Karno hanya didukung satu partai yang berada di DPRD DKI Jakarta yakni PDI Perjuangan. 

Tak hanya itu, Pramono Anung juga dinilai bukanlah sosok yang mengancam Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

"Pengalaman kita selama ini itu mudah sekali buat kepala daerah atau presiden terpilih untuk bisa mendapatkan dukungan politik di parlemen karena umumnya partai politik kita itu bersifat kartel," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dikutip  dari akun Youtube Kompas TV, Jumat (13/12/2024).

"Jadi meskipun tidak ikut iuran dalam proses pemenangan tetapi setelah mereka mendapatkan  kekuasaan kepala daerah yang terpilih itu biasanya partai-partai akan mendukung kepala daerah yang menang persis seperti zaman Anies Baswedan," sambungnya.

Selain itu, Burhanuddin Muhtadi mengatakan Pramono Anung dianggap sebagai figur yang mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

"Dia (Pramono) dianggap bukan figur yang mengancam," kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan Pramono yang berstatus kader PDI Perjuangan yang menjadi partai oposisi tetapi relatif mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan hubungan Pramono Anung dengan Presiden Prabowo Subianto tidak bemasalah.

Bahkan, kata Burhanuddin, bila hubungan PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto menegangkan.

Hubungan Pramono Anung dengan Prabowo Subianto diyakini tetap baik.

"Itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo yang menyarankan agar Ridwan Kamil tidak mengajukan gugatan ke MK karena memang Pak Prabowo tidak menganggap Pak Pramono sebagai ancaman tapi murni melihat Pak Pramono sebagai figur yang bukan ancaman," ujarnya.

Pertimbangan lain, kata Burhanuddin, tim hukum RIDO tidak cukup cakap menyiapkan materi gugatan. 

"Itu belum sempat masuk dalam proses penghitungan dan kalaupun toh 19 suara itu dipersoalkan itu tidak akan membatalkan kemenangan Pramono  yaitu 50 persen plus 2925 suara," katanya.

Termasuk, lanjut Burhanuddin, argumen kubu RIDO yakni undangan memilih tidak sampai ke pemilih.

Menurut Burhanuddin, hal tersebut tidak meyakinkan. 

Pasalnya, bukan saja pendukung RIDO yang dirugikan tetapi juga pendukung Pramono Anung.

"Jadi alasan ini saya kira yang juga membantu menjelaskan mengapa akhir RIDO tidak mengajukan gugatan ke MK. Pasangan RIDO akhirnya ridho Pramono menang itu yang menjelaskan selain faktor politik yang tadi saya sampaikan," jelasnya.

Tak hanya itu, Burhanuddin Muhtadi menilai hal yang berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Burhanuddin yakin KIM Plus akan all out untuk mengalahkan Anies Baswedan bukan saja dalam kompetisi elektoral tetapi sampai gugatan di MK jika eks Gubernur Jakarta itu menang versi KPU.

"Pak Pramono ini  figur yang unik satu sisi dia datang dari PDI perjuangan tetapi relasi dengan Presiden Prabowo tidak bersifat frontal. Aga beda dengan mas Anies bukan dari PDI Perjuangan tetapi dia dianggap lebih mengancam secara elektoral maupun secara personal sehingga ketika Pramono yang diusung oleh PDI  Perjuangan reaksi dariJokowi maupun Presiden Prabowo  tidak terlihat all out mendukung Ridwan Kamil," imbuhnya.

5 Faktor Kunci

Pengamat politik Herry Mendrofa menduga setidaknya ada lima faktor yang mungkin membuat RIDO memutuskan tidak menggugat ke MK.

"Pertama ini soal kalkulasi saja, RK melihat rasionalitas gap elektoralnya yang cukup jauh ya dengan Pramono dan saya rasa pilihan tidak menggugat adalah benar," ujarnya kepada Tribunnews.com, Kamis (12/12/2024).

Kedua, katanya, soal kegaduhan politik saat menggugat yang dinilai hanya akan menguras energi semua pihak.

"Ketiga, RK dan KIM plus sepertinya menghitung ulang jika terjadi tekanan terhadap putusan MK maka dapat dipastikan bahwa terjadi polarisasi politik yang menguat."

"Keempat, RK dan KIM plus ini memahami suasana kebatinan warga Jakarta, yang saya kira lebih bijak untuk tidak menggugatnya."

"Kelima, Baik RK dan Pramono sebenarnya adalah pihak yang bisa berkomunikasi dengan rezim yang sekarang. Artinya tidak menjadi persoalan jika sekalipun pramono menang di Jakarta," pungkasnya.

Ada Faktor Prabowo di Balik Batalnya Gugat ke MK?

Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Ahmad Riza Patria tak menampik ada peran Presiden Prabowo Subianto di balik tak jadinya gugatan Pilkada Jakarta ke MK.

Padahal, Timses RIDO sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada hingga membentuk tim hukum.

“Kami sudah menyiapkan fakta, data masalah yang akan kami sampaikan. Bahkan sudah ditulis permohonan gugatannya. Tim kuasa hukum juga sudah dibentuk dan sebagainya,” ucapnya saat ditemui di Posko Pemenangan RIDO di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Namun gugatan tersebut batal dilayangkan setelah Timses RIDO mendapat masukan dari para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

“Atas arahan dari para pimpinan lebih tinggi di DPP, pimpinan koalisi, termasuk bapak Prabowo tentunya agar kami bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui Pilkada DKI Jakarta untuk tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu maju ke MK,” ujarnya.

Ariza menjelaskan Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya menyarankan untuk tak mengajukan gugatan sengketa pilkada dengan alasan demi menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif.

Meski sudah optimis bakal memenangkan gugatan, namun Timses RIDO akhirnya sepakat untuk menuruti arahan dari Prabowo dan para pemimpin parpol KIM Plus.

“Kalau maju ke MK, kami optimis bisa dua putaran dan bisa menang. Namun, prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perbebatan yang berlebihan,” ujarnya.

Sumber: Kompas.TV/Tribun Jakarta/Tribunnews.com