Pemerintah Harus Jamin Keselematan Warga Balinuraga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) dapat menjamin keselamatan warga Desa Balinuraga.

Warga desa tersebut kini sedang berada di pengungsian. Aziz meminta pemerintah menjamin mereka ketika kembali ke desanya.
Apalagi, pihak TNI dan Polri sudah menyanggupi untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi konflik.

"Tentu semua berharap agar para pengungsi dapat dipulangkan dalam pekan depan. Ada jaminan juga dari aparat keamanan. Sekarang tinggal tunggu langkah Pemprov Lampung dan Pemkab Lamsel," kata Aziz usai mengunjungi warga Balinuraga di lokasi pengungsian, di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandar Lampung, Jumat (2/11/2012).

Aziz juga menyatakan bahwa bentrok antarwarga di Kalianda, Lamsel, bukan merupakan konflik antarsuku. Pasalnya, warga dari suku Bali di daerah Lampung yang lain terbukti dapat hidup berdampingan.

Karena itu, Aziz menduga ada agenda terselubung dari sekelompok pihak. "Saya sendiri warga Lampung. Konflik ini bukanlah perang suku. Buktinya warga Bali di daerah lain di Lampung bisa hidup damai. Aparatur pemerintah di Lampung harus segera turun tangan. Saya yakin situasi segera kondusif," kata Aziz.

Ketika disinggung mengenai upaya yang harus dilakukan untuk membangun rumah-rumah warga yang hangus terbakar, Aziz mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan memberikan bantuan Rp 10 juta untuk setiap rumah yang rusak.

Diharapkan kepada pemerintah pusat juga dapat membantu perbaikan rumah dan keperluan lainnya.

"Sudah ada komitmen pemerintah daerah Rp 10 juta per rumah. Kami minta pemerintah pusat bisa bantu. Selain itu, perusahan di Lampung harusnya juga bisa menyalurkan bantuan mereka," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Lamsel, Made Sukintre, menuturkan, pihaknya berharap dapat segera kembali ke Balinuraga.
"Kami berharap masalah segera reda. Pemerintah Pusat dan daerah harus bertanggungjawab penuh mengembalikan kami. Jangan dibiarkan berlarut-larut," tuturnya, saat ditemui di lokasi pengungsian.

Ditambahkan, peranan pemerintah sangat penting di samping adanya itikad baik warga untuk berdamai. "Sejak kejadian dari awal tidak ada respon sama sekali dari pemerintah daerah," tukasnya.

Dia juga menduga adanya upaya politisasi atas kejadian bentrok antar warga di Kalianda, Lamsel.

"Sepertinya memang ada politisasi. Kan kami sudah berdamai sesuai perjanjian awal yang menyebutkan, jika terjadi kesalahan antar dua warga, maka itu merupakan tanggung jawab pribadi. Artinya tidak bawa-bawa suku," tandasnya.