ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI ke Penegak Hukum Tidak Tepat

Langkah Joko Widodo yang tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai tidak tepat.

ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI ke Penegak Hukum Tidak Tepat
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua LPSK, Abdul Haris Semendaway (tengah) bersama Penanggungjawab Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas LPSK, Hotma David Nixon (kiri) dan Aktivis ICW, Febri Hendri (kanan), berbicara kepada wartawan terkait dugaan kecurangan dalam Ujian Nasional, di kantor LPSK Jakarta Pusat, Senin (23/4/2012).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai langkah tidak tepat diambil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo karena tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Febri Hendri, mengatakan, harusnya indikasi tersebut tetap dilaporkan agar penegak hukum bisa menelusuri indikasi tersebut.

"Seharusnya diserahkan kepada hukum, sehingga penegak hukum dapat menilai sejauh mana indikasi itu terjadi," ujar Febri,  Minggu (13/4/2014).

Sebelumnya, Jokowi menyebut tak membawa kasus duplikasi anggaran Rp 700 miliar dan mark up harga Rp 500 miliar di dinas pendidikan ke ranah hukum. Jokowi beragumentasi dana itu belum digunakan sehingga korupsi belum terjadi.

"Kan kita lock (kunci). Jadi itu belum digunakan, makanya tidak perlu dibawa ke ranah hukum," ujarnya.

Atas hal itu, Febri menilai hal sebaliknya yang justru harus dilakukan gubernur DKI Jakarta. Mark up dan duplikasi itu, kata Febri berada dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang sudah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah DKI Jakarta.

Penegak hukum, lanjut Febri, akan melakukan kajian kemungkinan adanya suap penyuap antara DPRD DKI dan oknum PNS untuk meloloskan mata anggaran yang terindikasi mark up dan duplikasi.

"Mark up dan duplikasi itu ada di APBD 2014 yang telah disahkan. Jadi ada unsur kesengajaan untuk membuat itu, di balik unsur kesengajaan adakah praktik suap menyuap, itu menjadi tugas penegak hukum," tegasnya.

Febri mengakui dalam kasus dugaan mark up dan duplikasi, korupsi belum terjadi mengingat negara belum mengalami kerugian.

Febri menambahkan, jika  penegak hukum mau lebih dalam mendalami, kerugian negara bisa dilihat  dari pengunaan anggaran negara untuk membahas APBD.

Halaman
12
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved