Kisruh APBD DKI
Lurah di DKI Lebih Pilih APBD E-Budgeting
Mereka menyatakan hal tersebut setelah menjawab pertanyaan Ahok saat mengumpulkan lurah dan camat di Balai Kota
Editor:
Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Lurah-lurah di DKI Jakarta menyatakan lebih memilih menggunakan APBD DKI versi e-budgeting yang disusun oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibanding APBD yang disusun oleh DPRD DKI.
Mereka menyatakan hal tersebut setelah menjawab pertanyaan Ahok saat mengumpulkan lurah dan camat di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/3/2015).
Pada pertemuan tersebut Ahok menawarkan opsi kepada para camat dan lurah untuk memilih APBD versi Pemprov DKI atau versi DPRD.
Pernyataan lurah Mardi merujuk pada APBD versi E-Budgeting Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya E-Budgeting dapat mempermudah sistem penganggaran tingkat daerah.
"E-budgeting khan mempernudah kita untuk proses itu, jadi anggarannya jelas, harganya jelas," terang Mardi.
Senada dengan Mardi, Lurah Cipinang Muara, Sri Hastuti mengungkapkan bahwa dirinya setuju dengan APBD versi Pemprov DKI Jakarta.
"Lah kalau saya mah milih yang benar, kalau E-budgeting khan transparan. Saya mau yang terbuka aja yang E-budgeting." ungkap Sri Hastuti.
Menurut Sri Hastuti sistem E-budgeting lebih transparan dibanding versi DPRD. Hal ini dikarenakan E-budgeting adalah hasil dari rekomendasi rembuk RT/RW.
Lurah Sri Hastuti menyanggah kalau ada titipan anggaran pada versi DPRD karena anggaran untuk daerahnya berdasarkan pagu anggaran 2015 yang diberikan melalui E-budgeting.
Sri Hastuti menambahkan bahwa dualisme APBD dapat mengganggu kinerja di tingkatan kelurahan.
"Terganggu karena TKD saja tidak keluar, kegiatan juga khan butuh biaya." ungkap Sri Hastuti.
Sri Hastuti mengatakan bahwa banyak kegiatan yang terhambat oleh kisruh masalah APBD antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.
Namun Mardi, mengatakan bahwa untuk daerahnya tinggal terlalu berpengaruh. Hal ini karena banyak kegiatan yang belum dilaksanakan sambil menunggu hasil APBD.
Namun para lurah ini berharap masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat.
"Khan kasihan masyarakat kec dan pegawai kelurahan. Kalau gajah dan gajah berkelahi yang jadi korban semut yang kecil." tutup Sri Hastuti.
Konflik antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD mengenai APBD telah memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Ahok walk out dari pertemuan antara DPRD dan Pemprov yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri hari ini.
Kemdagri telah memutuskan untuk mengeluarkan hasil evaluasi APBD DKI pada 13 Maret mendatang. Setelah itu, hasil evaluasi akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
