Disayangkan, DPRD Tak Panggil Ahok soal Angket

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia angket DPRD DKI Jakarta seharusnya menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menggali informasi dibalik kisruh APBD.

Pemanggilan Ahok serta pihak-pihak terkait lainnya diperlukan untuk memperjelas berbagai persoalan yang terjadi dalam kisruh APBD DKI saat ini.

"Angket ini harus membuka kenapa keributan ini terjadi. Kalau itu dilakukan, semua pihak akan dipanggil dan diklafifikasi, seperti DPRD, dinas, pejabat lelangnya, sampai ke gubernurnya," kata Kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada wartawan melalui sambungan teleponnya, Senin (16/3/2015).

Dikatakan dia, pembentukan panitia angket DPRD DKI sebelumnya dalam rangka menelusuri dugaan pelanggaran dan permainan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015. Dengan memanggil seluruh pihak terkait, panitia angket akan menggali informasi yang subtansial dalam permasalahan anggaran RAPBD DKI Tahun 2015 yang kini menjadi sorotan publik.

"Kalau yang digali cuma dukumen mana yang diberikan itu tidak ada manfaatnya," ucapnya.

Bila panitia angket DPRD tidak membuka siapa pemain anggaran dan penyebab kekisruhan antara eksekutif dan legislatif di DKI saat ini, justru akan menimbulkan dugaan bila angket digulirkan hanya sebagai alat politik DPRD untuk kepentingan kelompok tertentu semata.

"Siapapun kalau memang berkiatan itu dipanggil termasuk Ahok. (Bila tidak dipanggil) Itu akan dinilai jadi alat politik mereka saja, kalau yang dibedah sekedar gradual saja," ucapnya.

Ia pun mengatakan bila DPRD membentuk panitia angket sebagai alat untuk memakzulkan Ahok hal tersebut terlalu prematur karena alasan panitia angket dibentuk awalnya untuk mengetahui permainan anggaran dalam APBD DKI.

"Pemakzulan itu sangat jauh. Jadi kalau tujuan mereka pemakzulan itu prematur," katanya.