Jakarta Sediakan Uang Rp 135 Miliar Untuk Beli Pohon,

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kali ini menyoroti besaran dana untuk pembelian pohon di wilayah yang dipimpinnya. Satu jenis pohon saja, contohnya pohon trembesi teranggarkan sebesar Rp 5 miliar.

Dana untuk pembelian pohon di Jakarta menurut data yang tercantum dalam APBD 2014 tercatat sebesar Rp 135 miliar lebih. Selain pohon trembesi, dana dengan jumlah yang sama juga dianggarkan untuk pohon dispathodea, kamboja bali, sikas botol, pohon gelondogan, pohon baobab, dan pohon biola cantik.

Menurut Ahok, bukan hanya pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) saja yang diduga digelembungkan harganya, namun pengadaan pohon oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI pun patut dicurigai terjadi mark-up harga. Dugaan mark up ini kata Ahok banyak didapat di berbagai mata anggaran.

"Banyak yang begitu. Aku nggak tahu (pohonnya ditanam atau tidak). Makanya mesti diaudit, kalau ada oknum inspektorat main juga kita tindak," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Ketika dikonfirmasi, Kepala dinas Pertamanan dan Pema­kaman DKI Jakarta Nandar Sunandar menepis besarnya anggaran tersebut.

Menurut dia, jumlahnya tidak sebesar itu. "Nggak sebesar itu kok, sudah banyak yang dicoret. Tahun ini juga sudah tidak dianggarkan lagi, karena masih banyak sisa pohon pada anggaran tahun kemarin," kata Nandar ketika dihubungi Warta Kota, Selasa (17/3).

Menurut Nandar, ada juga yang pelaksanannya dengan ULP namun tidak memungkinkan lagi. "Dari sekian item itu tidak sampai lima puluh persen. Disesuaikan dengan aturan," katanya.

Sementara, yang dianggarkan tersebut, memang sudah sesuai dengan kebutuhan untuk program penghijauan di Jakarta. "Semua pohon tersebut sudah kami verifikasi dan survei harganya. Kami beli sesuai kebutuhan landscape. Untuk pohon-pohon yang harganya cukup mahal seperti baobab, itu adalah sumbangan. Untuk tahun ini, anggarannya besar juga karena untuk pembebasan lahan," katanya.

Ahok menduga mark-up anggaran tidak hanya terjadi di satu SKPD melainkan beberapa SKPD. "Banyak yang lakukan permainan, belum lagi kontrak-kontrak pada PD Pasar Jaya yang merugikan. BPK bilang nggak rugi, tetapi BPKP sebaliknya bilang rugi karena nggak ada perjanjian. Karena itu kami sekarang lakukan e-budgeting untuk lakukan pengawasan pada anggaran tersebut," katanya. (Harian Warta Kota)