Ahok: Politik Dinasti Boleh Asal Bukan Dinasti Korupsi

Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi

TRIBINNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap politik dinasti bukan sesuatu yang harus dilarang selama tujuannya untuk menyejahterakan rakyat.

Hal tersebut diungkapkan pria yang akrab disapa Ahok menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan larangan politik dinasti melanggar hukum dan inkonstitusional.‬

"Kamu mau dinasti asal mau mati buat rakyat ya boleh saja. Kalau mau bekerja buat rakyat kenapa tidak boleh? Yang tidak boleh dinasti tapi bareng-bareng korupsi begitu loh. Kita harus cegah dinasti korupsi," ungkap Ahok saat mengikuti apel gelar pasukan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/7/2015).

Dikatakan Ahok, negara sekelas Amerika pun ada pula pemerintah yang bisa dianggap dinasti, seperti dinasti Kenedy. Tetapi hal tersebut memang atas kehendak masyarakatnya.

"Kenapa mereka dipilih, karena orang tahu satu keluarga ini mau bekerja mati-matian buat rakyatnya," ucapnya.

Tetapi beberapa kasus di Indonesia membuat dinasti korupsi ramai-ramai dengan memanfaatkan kekuasaan untuk berkuasa kembali.

"Apalagi sekarang juara satu langsung menang tidak pakai batas persen berapa (dalam Pilkada)," ucapnya.

Dikatakan mantan Bupati Belitung Timur ini kuncinya saat ini berada dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan ratifikasi PBB melawan korupsi "Sekarang orang mau tidak ngeluarin duit sekeluarga kalau mesti pakai pembuktian harta terbalik? Tidak berani, mana mau dia. Kamu mau nyogok rakyat darimana kalau langsung ditangkap?" ungkapnya.