Calon Pasangan Ahok di Pilgub Jakarta Ini Bicara Kunci Sukses Birokrasi yang Punya Integritas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Membangun gedung, membangun jembatan, atau membangun jalan itu mudah. Tapi membangun mental manusia itu yang susah.

Bupati Batang, Jawa Tengah, Mayor Arh. (Purn) H Yoyok Riyo Sudibyo mengakui tak mudah merevolusi mental tatanan birokrasi.

Memang berat awalnya, diakui Bupati yang meraih penghargaan bergengsi Bung Hatta Ani-Corruption Award 2015 itu, membuka pengalamannya dalam Seminar "Revolusi Mental sebagai Intervensi Sosial" di auditorium Gedung H Fakukltas Psikologi UI, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/2/2016).

Pada tahun pertama dan kedua memang terasa sulit lagi berat. Karena saya bukan dari kalangan birokrat atau pemerintahan atau politikus.

"Latar belakang saya adalah berpuluh tahun di militer, berhenti lalu berdagang. Ini dunia baru dan saya melakukannya sambil berjalan," demikian pengalaman awal Yoyok menjabat Bupati Batang.

"Saya begitu masuk 2012, binggung. Kan anak buah saya ada yang sudah 30 tahn bekerja, 35 tahun. Mereka, itu kalau bela diri, ilmunya sudah taici master. Saya belum bisa. Binggung saya," kenangnya.

Bersyukur banyak juga yang membantunya. Juga disertai teguhnya komitmennya. Karena dia sadari godaan terbesar ada pada diri sendiri, sehingga harus betul-betul mampu menjaga komitmen yang tekah dibuatnya dati awal.

Yoyok pun membuat surat kepada seluruh kepala dinas tidak menerima tamu mengatasnamakan dirinya, tim sukses, keluarga, dan lainnya. Apalagi meminta fee proyek.

Pasalnya Yoyok bukanlah orang partai dan memang tidak mau berpolitik. Dulu dia maju independen, tapi satu hari sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada lima partai masuk mendukunganya.

Perbaikan sistem birokrasi langsung diterapkannya. Melalui pertemanannya,sejumlah lembaga mendukung komitmennya. Yakni, Ombudsman, BPKP, BPK, ICW, KPK dan LSM lainnya yang bergerak di bidang anti korupsi.

Yoyok tegaskan, sebagai pemimpin di Kabupaten Batang, terdapat tiga hal yang menjadi kewajibannya.

Pertama, harus birokrat yang ada di daerahnya. Artinya, terkait sumber daya manusianya.

Kedua, kalau PNS itu bekerja dengan menggunakan sistem dan aturan. Terakhir, karena APBD dan PAD Batang kecil, Yoyok berkomitmen betul-betul ingin mengamankannya dan benar-benar terserap kepada rakyat.

Karena itu, Yoyok membuat pakta integritas dengan Ombudsman di bidang layanan publik. Begitu juga dengan BPKP dan lainnya.

Bupati Batang pun membuat terobosan. Yakni membust festival anggaran. Hal ini sudah dikerjakannya sejak menjabat Bupati tahu 2012.

"Hal ini sebagai bentuk keterbukaan informasi dan bentuk pertanggungjawaban saya sebagai pemimpin daerah yang mengelola keuangan dari masyarakat," ujarnya.

Dasar itu membuatnya menggelar festival anggaran yang disaksikan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan kepala desa se-Kabupaten. Festival ini dibuat di sekitar alun-alun Batang sampai Pendopo, rumah dinas Bupati.

"Apa yang sudah kita kerjakan dengan anggaranmu, wahai masyarakatku di tahun ini dan apa rencana saya di tahun mendatang."

Dalam festival anggaran itu, kata dia, seluruh anggaran di dinas-dinas. Termasuk anggaran di rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dan DPRD dipaparkan. Seperti gaji Bupati, uang perjalanan dinasnya.

"Semua terpampang dalam bentuk data dan angka," tegasnya.

Selain itu, Yoyok membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2), sebagai lembaga masyarakat yang perannya menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

"Kalau ada masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan publik apapun bentuknya bisa diadukan dan kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah. Sederhananya, UPKP2 sebagai tempat pengaduan masyarakat. Itu terbuka dengan menggunakan sistem online dan disiarkan di radio serta ditempelkan pada famlet-famlet," jelasnya.

Tidak berhenti disitu saja. Yoyok pun menggandeng sejumlah universitas. Diantaranya, ada pakta integritas antara pemerintah Kabupaten Batang dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Pakta integritas itu terkait sebelum proyek itu dinyatakan selesai 100 persen, imbunya, dan pemerintah kabupaten diharuskan membayar, maka UNNES harus memeriksa proyek itu secara fisik.

"Jadi bukan pengawasan saja. UNNES juga mengukur berapa volume yang harus dibayar oleh pemda Batang," tuturnya.

Pun Yoyok membenahi sistem lelang proyek dengan menggunakan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

"Ternyata untuk kota dan kabupaten di Indonesia, baru Kabupaten Batang saja yamg dapat ISO 270001 pada tahun 2014 dari lembaga sertifikasi internasional ACS Registrars," cetusnya.

Dia pun melalukan pakta integritas bagi siapapun pemenang lelang proyek. Sebelum ada SPK, siapapun pemenangnya, wajib minta tandatangan Bupati sambil ,embuat pakta integritas yang disaksikan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, SKPD terkait, pers dan masyarkat.

"Jadi tidak ada lagi tanda tangan face to face karena semuanya sudah saya ikat dengan sistem dan semua menyaksikan dan itu dilakukan sebelum mengerjakan proyek," paparnya.

Semuanya itu dilakukan Yoyok, dengan sistem transparansi anggaran tak lain ingin menjadikan Batang menjadi lebih baik. Begitu nufa kemudahan masyarakat mendapat pelayanan lebih baik.

Pula, tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batang lebih baik.