Breaking News:

Lulung Menolak Lanjutkan Pembahasan Raperda Reklamasi

Lulung sebut PPP sudah menolak dari awal pembahasan.

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (H. Lulung) berkunjung ke kediaman Raja Dangdut, Rhoma Irama, Jl. Pondok Jaya VI, No. 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2016), untuk bersilaturahmi. Dalam silaturahmi tersebut, H. Lulung memibicarakan rencanannya, yang akan maju menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyatakan bahwa fraksi PPP menolak melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi pantai utara Jakarta.

Dua Raperda itu, yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Revisi Perda No.8/1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang (RTR) Pantura.

Lulung sebut PPP sudah menolak dari awal pembahasan.

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta tersebut menolak karena banyak masyarakat pesisir datang meminta agar reklamasi ditinjau kembali.

"PPP kan sudah menolak dari awal, dari pandangan umum kita kan jelas. Pandangan fraksi kan sudah dari awal, Itu instruksi langsung dari DPD," ujar Lulung saat dihubungi Selasa (5/4/2016).

Lulung menyebut harus ada pendalaman soal pembahasan Raperda terkait reklamasi pantai utara Jakarta.

Karenanya, dia dan fraksi lainnya di DPRD DKI akan berkoordinasi perlu tidaknya pembahasan Raperda dilanjutkan.

"Makanya saya bilang, ini kan sudah lewat ya, artinya nanti kita koordinasi dengan teman-teman dari fraksi lain," kata dia.

Sebelumnya Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendapatkan perintah menghentikan pembahasan Raperda reklamasi pantai Jakarta.

"Perintah DPD DKI Jakarta untuk menghentikan pembahasan Rapeda Tata Ruang Kawasan Strategis di Pantura karena situasi sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pembahasan," ujar Ketua Fraksi PDIP Jakarta DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak.

Dia menjelaskan bahwa hal tersebut akan kembali dirapatkan dengan seluruh anggota fraksi yang berada di DPRD dan mengajak fraksi lainnya untuk menghentikan pembahasan tersebut.

Penghentian pembahasan Raperda akan membawa dampak bagi reklamasi yang saat ini terus berlangsung di kawasan utara Jakarta. 

Satu diantaranya tidak boleh ada satu bangunan pun yang berada di pulau-pulau hasil reklamasi tersebut.

Namun Jhonny mengatakan bahwa pembahasan Raperda tersebut tidak menutup kemungkinan tetap dilanjutkan.

"Anggota kami hanya enam dari 23 yang berada di Balegda, kalau banyak yang tidak setuju, maka akan kembali dibahas. Tapi kami harap, banyak yang menyetujui untuk tidak dilanjutkan," kata Jhonny.

Berita Populer
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved