Breaking News:

KPK Tangkap Legislator DKI

Kisah Lulung Membedah Undang-undang Reklamasi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana merupakan sosok yang sejak awal menolak membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal reklamasi.

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (H. Lulung) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana merupakan sosok yang sejak awal menolak membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal reklamasi.

Fraksi PPP masih menolak untuk membahas kelanjutan Raperda itu.

Dua Raperda ttersebut diantaranya Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Penolakan sejak awal bukan tanpa alasan.

Lulung mengatakan proses pembahasan yang diusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu saat baru dibahas sudah banyak penolakan.

"Baru dibahas masyarakat datang. Masyarakat pesisir pantai. Mereka minta keadilan segala macam, saya terima dua kali," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).

Lulung langsung berinisiatif untuk membedah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Langsung saya bedah UU Nomor 30 Tahun 2014. Bila mana kebijakan pemerintah berdampak kepada masyarakat, tentu masyarakat jangan dijadikan objek, harus dijadikan subjek. Reklamasi ini berdampak luas," ungkap Lulung.

Lulung juga membedah Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 yang diamandemen menjadi UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dalam Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Halaman
12
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved