Sudah Lima Jam Lebih Ahok Diperiksa KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setidaknya sudah lima setengah jam Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diperiksa oleh penyidik KPK semenjak kedatangannya pada pukul 09.15 WIB.

Ahok yang memakai baju batik berwarna cokelat tersebut membawa serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh KPK dari BPK mengatakan keingintahuannya mengenai pertanyaan dari KPK, karena menurutnya masalah kasus Sumber Waras merupakan ke-ngaco-an dari BPK.

"Persis seperti yang kita bawa untuk BPK, BPK ya semua, semua yang kita pernah bawa ke BPK kan BPK sudah pernah melakukan audit investigasi. Itu saja," kata Basuki di KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016)

Selang satu jam dari kedatangan Ahok ke KPK, sejumlah massa yang tergabung dalam Masyarakat Selamatkan Jakarta dan juga Forum Betawi Rempug (FBR) menggelar demonstrasi di depan gedung lembaga antirasuah tersebut.

Mereka meminta kepada KPK untuk terus mengusut dan menjadikan Ahok tersangka korupsi atas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dinilai oleh BPK telah merugikan negara hingga Rp 191 miliar.

"Ini rumah sakit yang buat tempat ngurus orang sakit masih di korupsi. Dimana nuraninya? Ini bukan sekedar maling lagi. Udah lebih parah dari maling," teriak seorang demonstran FBR.

Selain demonstrasi, dukungan kepada Ahok mengalir dari bakal calon gubernur DKI Jakarta, Hasnaeni Moein atau yang menyebut dirinya Wanita Emas, yang menyambangi KPK ketika Ahok diperiksa oleh tim penyidik.

Kepada wartawan, Hasnaeni mengatakan dia akan memberi dukungan terhadap mantan bupati Belitung Timur tersebut agar dapat bertarung dengannya di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 mendatang.

"Saya ingin mendukung beliau. Kalau tidak ada Pak Ahok, saya tidak ada saingannya lagi," ujarnya

Diketahui, BPK telah menemukan enam dugaan penyimpangan saat pembelian lahan tersebut.

Mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pembentukan tim, pengadaan lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga dan penyerahan hasil.

Anggota III BPK Eddy Mulyadi Supardi mengatakan penyimpangan tersebut menebabkan keuangan negara menderita kerugian.

Temuan BPK terkait pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar.

Berdasarkan kronologi yang dibuat oleh BPK, masalah bermula ketika pada 6 Juni 2014, Plt Gubernur yang saat itu dijabat oleh Ahok berminat membeli sebagian lahan seluas 3,6 hektar milik RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker.

Pembelian lahan dilakukan karena menurut Ahok kala itu, keberadaan rumah sakit untuk pasien sakit jantung dan kanker sangat diperlukan karena kondisi pasien rumah sakit yang ada kian membludak.

Di sisi lain, hal ini juga dilakukan karena sebelumnya lahan tersebut akan dibeli oleh PT Ciputra Karya Utama dan diubah peruntukkan menjadi tempat komersil seperti mal.