Soal Pernyataan SBY, Pengamat: Analisa Intelijen Bukan Seperti Rumor Warung Kopi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut analisa intelijen tentang aksi demonstrasi digerakkan partai politik adalah analisa yang keliru.

Namun SBY tidak menyebut siapa yang dimaksud intelijen dan darimana SBY mendapat informasi itu.

Atas hal itu, Peneliti intelijen Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib menilai sebuah analisa intelijen biasanya sangat rahasia dan tertutup.

"Kalau itu badan intelijen resmi, laporan hanya untuk user, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tidak boleh bocor," kata Pengamat intelijen UI Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com, Rabu (2/11/2016).

Alumni S2 Kajian Intelijen Universitas Indonesia (UI) tersebut mengatakan laporan yang bocor atau diketahui dan dibaca orang lain tentu derajat informasinya menjadi tercemar.

"Sebuah analisa intelijen itu rahasia negara. Di dalam UU 17 tahun 2011 ada pasal yang mengatur soal hukuman pembocor informasi intelijen, " katanya.

Ridlwan menduga informasi yang sampai ke SBY bukan laporan resmi intelijen negara.

"Jika analisa intelijen yang disebut pak SBY itu analisa resmi, wah berarti intelijen kita bocor. Bahaya sekali, " kata Ridlwan.

Untuk itu pula menurutnya, Presiden Jokowi bisa meminta klarifikasi dari pimpinan badan intelijen jika memang benar analisa yang didengar SBY itu analisa resmi.

"Tapi saya tidak yakin sebuah analisa resmi badan intelijen bisa bocor. Itu peristiwa serius jika terjadi, ada soal pengkhianatan loyalitas, " kata Ridlwan.

Dia menjelaskan, laporan resmi intelijen dibuat melalui mekanisme kontrol informasi yang ketat.

Bahklan dia ingatkan, metodenya diukur dengan validitas sumber dan diotorisasi secara berjenjang.

"Saya kira laporan analisa intelijen bukan seperti rumor warung kopi. Punya sistem kok mereka, " katanya.

Menurut Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu, ada banyak lembaga swasta yang membuat semacam risk analysis untuk kepentingan swasta.

"Kalau model-model yang seperti itu tentu bukan analisa resmi. Derajat validitasnya juga harus dipertimbangkan lagi," katanya.

Ridlwan mengapresiasi pernyataan SBY yang menyebut aparat harus netral.

"Itu tepat sekali, Kapolri harus netral dan yang saya baca di media Kapolri sudah menyatakan itu dan Presiden Jokowi juga tidak intervensi, " jelasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat, SBY menyikapi aksi demo 4 November 2016.

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," kata SBY.

Dalam jumpa pers tersebut, SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut.

Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata SBY.

"Memfitnah atas nama analisis intelijen sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya," lanjutnya.

"Yang komandoi media sosial. Itulah era sekarang ini. Jadi, jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai," tambahnya.