Pilgub DKI Jakarta

Polri Tegaskan Gelar Perkara Terbuka Kasus Ahok Tak Langgar Hukum

Ia mengatakan, Polri akan bertindak objektif meski gelar perkara dilakukan secara terbuka.

Polri Tegaskan Gelar Perkara Terbuka Kasus Ahok Tak Langgar Hukum
Calon Gubernur DKI Jakarta
Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Senin (7/11/2016), usai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Rianto menyatakan, gelar perkara secara terbuka tak melanggar prinsip hukum.

Hal itu disampaikan Agus menanggapi beberapa anggota Komisi III DPR yang menyatakan gelar perkara terbuka melanggar asas due process of law.

Rencananya, Polri akan terbuka dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Dalam prinsip penegakan hukum tak ada yang kami langgar, ini taktik dan teknik upaya kami tunjukan kalau Polri itu transparan dan tak ada keberpihakan," kata Agus saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016).

Agus menyatakan, apa yang disampaikan DPR tentu merupakan masukan yang akan didengar oleh Polri.

Namun, kata Agus, dalam hal ini gelar perkara perlu dilakukan secara terbuka karena masyarakat menaruh atensi besar dalam kasus yang dituduhkan kepada Ahok.

Selain itu, Agus menyatakan, dalam kasus ini ada sinyalemen Polri dianggap tak independen.

Karena itu, Polri hendak melakukan gelar perjara secara terbuka untuk membuktikannya.

Ia mengatakan, Polri akan bertindak objektif meski gelar perkara dilakukan secara terbuka.

"Penyelidikan ini kan tergantung saksi dan ahli yang hadir, yang kami hadirkan itu ya tergantung keahliannya. Saya yakin kasus ini bisa tuntas dengan adanya para ahli itu. Kami berupa seobjektif mungkin dalam kasus ini," kata Agus.

Halaman
12
Editor: Johnson Simanjuntak
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved