Siswa Pelaku Bullying di Thamrin City Bisa Dijatuhi Sanksi Wajib lapor ke Polsek

Proses hukum terhadap kasus perundungan yang menimpa SW tetap berjalan dengan menerapakan proses pengambilan keputusan dan diversi.

Siswa Pelaku Bullying di Thamrin City Bisa Dijatuhi Sanksi Wajib lapor ke Polsek
Tribunnews.com/Syahrizal
Wakapolsek Tanah Abang, Kompol Eko Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait penyidikan kepada terduga pelaku, Selasa (18/7/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses hukum terhadap kasus perundungan yang menimpa SW tetap berjalan dengan menerapakan proses pengambilan keputusan dan diversi.

Wakapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Eko Prasetyo, menyatakan 9 orang anak-anak yang diduga terlibat dalam kasus perundungan bisa saja tetap mendapatkan konsekuensi hukum dari perbuatannya.

"Hukumannya ada yang berupa mendapatkan pendidikan khusus selama 6 bulan, maupun ikut andil dalam kegiatan sosial, dsb. Itu nanti bagaimana keputusan dari hakim. Untuk peradilan anak, penyidikannya harus kita adopsi seperti itu," kata Eko di Mapolsek Metro Tanah Abang, Selasa (18/7/2017).

Proses diversi diketahui merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dilakukannya diversi bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak bisa kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Namun, bukan berarti bahwa seorang anak yang terjerat kasus kriminal tidak melewati proses pengadilan.

Bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, kemungkinannya akan diberlakukan wajib lapor ke polsek terdekat.

Sanksi bisa saja tetap dijatuhkan oleh hakim bagi anak-anak yang usianya berada di atas 12 tahun.

"Jadi nanti bagaimana keputusan hakim apakah mereka akan dipidana sebagaimana perdilan anak ataupun pengambilan keputusan atau diversi itu tadi," ungkap Eko.

Proses diversi yang saat ini masih berlangsung melibatkan pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan), pengacara, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), orang tua serta pihak sekolah. 

Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved