Djarot: Ngapain Ibukota Negara Dipindah ke Palangkaraya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pengintegrasian antar sistem transportasi tengah dilakukan atas dasar perintah Presiden RI Joko Widodo.

Pengeintegrasian tersebut dilakukan pada sejumlah transportasi, yakni Commuter Line, TransJakarta (TJ), Light Rail Transit (LRT), serta Mass Rapid Transit (MRT).

"Integrasi antar sistem transportasi dilakukan, itu merupakan perintah presiden, baik itu antara Commuter Line, TJ, LRT, dan MRT," ujar Djarot, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).

Ia kemudian menambahkan, sistem integrasi tersebut harus diterapkan tidak hanya di Jakarta, namun juga di kota sekitar yang menjadi penyangga ibukota.

"Kemudian juga perlu dibangun sistem integrasi betul, bukan hanya di Jakarta, tapi juga kawasan sekitarnya," kata Djarot.

Hal tersebut menurutnya, lantaran konsep Jakarta yang telah bergeser menjadi kota Megapolitan.

"Konsepnya Jakarta kan sudah bukan lagi kota metropolitan, tapi megapolitan," kata Djarot.

Sehingga ha tersebut yang menjadi alasan perlu dibangunnya kawasan sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi.

"Artinya membangun Jakarta juga harus sekaligus menata kawasan sekitarnya, Jabodetabek," ujar Djarot.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa jika pemerintah daerah konsisten dalam melakukan pembangunan dan penataan pada sejumlah kawasan tersebut.

Tentunya ibukota negara tidak perlu dipindah ke Palangkaraya.

"Ini harus (dilakukan) ya, saya pikir kalau kita konsisten seperti ini, maka menurut saya, ngapain ibukota negara dipindah (ke Palangkaraya)," kata Djarot.