Jelang Lengser, Ini 3 Pernyataan Djarot yang Picu Kemarahan DPRD DKI
Hubungan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dengan DPRD DKI memanas menjelang lengser dari jabatannya.
Editor:
Ferdinand Waskita
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hubungan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dengan DPRD DKI memanas menjelang lengser dari jabatannya.
Dalam waktu 12 hari ini Djarot akan melepas masa jabatannya.
Inilah beberapa fakta Djarot terus membuat masalah dengan DPRD DKI dan menciptakan situasi politik di Jakarta setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara memanas lagi.
Ini beberapa catatan khusus atas pernyataan Djarot yang bikin heboh itu :
1. Tuduh anggota dewan dalang di balik anggaran siluman Rp 1,8 triliun di APBD Perubahan 2017.
2. Menyebut kenaikan tunjangan DPRD DKI tak wajar.
3. Menyebut bahwa DPRD kini mendapat tunjangan rapat yang besarannya mulai dari Rp 500.000 (untuk anggota), Rp 2 Juta (untuk wakil ketua), dan Rp 3 juta (untuk ketua DPRD).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik, membantah semua ucapan Djarot dengan bukti akurat.
Baca: Berapa Biaya Hidup Putra Presiden Jokowi di Singapura, Ini Jawaban Kaesang
Soal anggaran siluman Rp 1,8 trilliun untuk pembebasan lahan yang ada di Dinas Sumber Daya Air, Taufik menyebut anggaran itu sudah dicoret dalam rapat pembahasan di Komisi D.
Tapi justru muncul lagi setelah anggaran dipegang oleh anak buah Djarot di Dinas Sumber Daya Air.
"Jadi siapa yang memasukkan kalau begitu. DPRD kok yang nyoret," ujar Taufik kepada Wartakotalive.com, beberapa waktu lalu.
Bahkan kekisruhan ini akhirnya ditengahi Asisten Pembangunan DKI Jakarta, Gamal Sinurat.
Gamal akhirnya mengakui DPRD sudah mencoret dan menyebut Dinas SDA DKI yang terlalu ngotot menganggarkan Rp 1,8 triliun tersebut.
Kemudian soal kenaikan tunjangan DPRD yang dinilai Djarot tak wajar, Taufik menyebut bahwa semua perhitungan didasarkan aturan yang ada di PP No.18 tahun 2017.
