Reklamasi Teluk Jakarta

Amien Rais: Reklamasi Teluk Jakarta untuk Kepentingan China bukan untuk Rakyat Indonesia

Mantan Ketua MPR itu menjelaskan, bahwa reklamasi untuk memfasilitasi kepentingan jalan dari Indonesia ke Laut China Selatan.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menggelar jumpa pers terkait uang Rp 600 juta yang disebut jaksa KPK berasal dari aliran dana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di kediamannya di Taman Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2017). Dalam keterangan persnya, Amien menyebutkan bahwa kejadian pada Januari hingga Agustus 2007 lalu dia mengaku menerima bantuan dana operasional dari Soetrisno Bachir, mantan Ketua Umum DPP PAN. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mengaku kecewa pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Dirinya mengaku paham bahwa proyek tersebut diteruskan cuma untuk mengakomodir kepentingan asing.

"Kedua ini saya orang awam, tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia khususnya asing dan aseng," kata Amien kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

"Lagi-lagi untuk siapa, menurut saya ini subordinasi kepentingan China jadi kalau saya menafsirkan China itu punya strategi Obor (One Belt One Road)," tambahnya.

Mantan Ketua MPR itu menjelaskan, bahwa reklamasi untuk memfasilitasi kepentingan jalan dari Indonesia ke Laut China Selatan.

Baca: Akankah Anies Baswedan-Sandiaga Uno Konsisten dengan Janjinya Menolak Reklamasi?

Baca: Sempat Bermasalah, Luhut Pastikan Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan, Ini Pertimbangannya

Untuk itu dirinya menilai bahwa memang reklamasi dibuat bukan untuk rakyat Indonesia.

"Yaitu jalan sutera lautan dari Beijing, laut timur china Laut Selatan China, Selat Malaka, Selat Sunda, Samudera Hindia, Angola sampai ke Mesir nerobos Sues, Turki, Rotterdam. Jelas sekali reklamasi adalah subordinat memfasilitasi kepentingan jalan sutera laut china itu. Ini jelas bukan untuk kita," katanya.

Lebih lanjut Amien berharap bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru bisa memegang janjinya untuk tidak melanjutkan reklamasi.

"Kita jadi negara budak makanya mudah-mudahan Gubernur baru dan wakilnya tetap-tetap keukeh memegang janjinya," katanya.

Puluhan nelayan melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta jelang sidang putusan gugatan nelayan terhadap reklamasi pulau F, I, dan K, Kamis (16/3/2017). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Puluhan nelayan melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta jelang sidang putusan gugatan nelayan terhadap reklamasi pulau F, I, dan K, Kamis (16/3/2017). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha (Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA)

Diberitakan sebelumnya, Luhut meminta semua pihak untuk menerima keputusan tersebut.

"Nggak ada (komentar), sudah saya teken kemarin. Ya udah itulah (reklamasi tetap dilanjutkan)," kata Luhut di Medan, Jumat (6/10/2017).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus menerima keputusan pencabutan moratorium itu.

"Haruslah. Kalau dia (Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau," kata Luhut.

Luhut mengatakan, pencabutan moratorium itu sudah melalui kajian. Bukan hanya ahli dari ITB, kajian itu, lanjutnya, juga dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beserta semua kementerian terkait.

"Nggak ada negosiasi. Semua itu ketuanya Pak Ridwan, ketua Alumni ITB, yang membuat kajian itu. Ada (ahli dari) Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi mau apa lagi?" katanya.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved