Pengamat Nilai Proyek Reklamasi Sudah Dipolitisir

Proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah mengantongi izin amdal. Namun sampai sekarang belum sampai tahap penyelesaian.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). Pemerintah pusat resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan Pulau C, D, dan G Reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017, dengan demikian pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah mengantongi izin amdal. Namun sampai sekarang belum sampai tahap penyelesaian.

Pemerhati sosial, Irwan S menilai proyek hunian berimbang di Teluk Jakarta sudah terkena dampak politik. Karena itu proyek reklmamasi sulit dilaksanakan.

"Kita tidak bisa membiarkan ini terus," ujar Irwan di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Baca: KBRI Amman Imbau WNI Tak Kunjungi Palestina

Menurut Irwan sebaiknya para pihak yang membahas proyek reklamasi harus berasal dari profesional. Jika dari politisi maksud dan tujuan proyek itu dibangun tidak tepat sasaran.

"Kalau yang berbicara politisi repot ini malah lari dari subtansinya," ungkap Irwan.

Irwan pun mengaku bingung proyek reklamasi terkena isu imigran asing. Karena jika hal itu terjadi maka akan muncul datanya di kantor imigrasi.

Baca: Terjadi Wabah, Pria Gay di Melbourne Diminta Suntik Vaksin Meningitis

"Saya belum pernah dengar kantor imigrasi didemo besar-besaran. Kan yang berwenang mengurusi imigrasi itu Dirjen Imigrasi di kemenkumham," kata Irwan.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved