Breaking News:

Sandiaga: Kami Tidak Ingin Video Rapat Jadi Sarana Saling Ejek

"Ini kita butuh banget suasana yang rukun, damai, karena ini mau akhir tahun, natal dan tahun baru," tegas Sandiaga.

Tribunnews.com / Rina Ayu
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno, di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat malam (8/12/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno angkat bicara mengenai tudingan dirinya melanggar Pergub lantaran tidak lagi mengunggah video rapat ke Youtube.

Sandiaga mengatakan Pemerintah Provinsi DKI tengah melakukan kajian mengenai hal tersebut

Kepala Diskominfotik DKI Dian Ekowati, kata Sandiaga, juga telah menyampaikan bahwa pengunggahan video tersebut ke kanal Pemprov DKI di Youtube harus menyesuaikan manfaatnya.

"Pergubnya sudah kami review dan Bu Dian sampaikan (video tersebut) memang dilihat dari segi manfaatnya dan harus disesuaikan," ujar Sandiaga, saat ditemui di Aquatic, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2017).

Baca: Mendagri Sarankan Kapolres Diganti Setiap 2 Tahun, Ini Alasannya

Ia menambahkan pihaknya sedang merumuskan terkait penyesuaian agar kedepannya video rapat Pemprov DKI yang diunggah ke Youtube, tidak menjadi alat untuk saling mengejek.

"Jadi lagi dirumuskan apakah kita percepat untuk penyesuaiannya, karena yang kita minta itu jangan sampai video-video tersebut dijadikan sarana saling mengolok-olok," jelas Sandiaga.

Lebih lanjut, Politikus Partai Gerindra itu pun menegaskan bahwa ia dan Anies ingin Jakarta tetap rukun, terlebih menjelang akhir tahun 2017.

"Ini kita butuh banget suasana yang rukun, damai, karena ini mau akhir tahun, natal dan tahun baru," tegas Sandiaga.

Baca: Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan Uji Materi Perppu Ormas

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang terlihat jarang mengunggah video rapat pimpinan dengan SKPD terkait.

Sejumlah pengamat kebijakan publik pun turut memberikan tanggapannya terkait hal tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi.

Ia menyebut bahwa 'sebuah pelanggaran jika Pemprov DKI Jakarta tak lagu mengunggah video rapat pimpinan dan rapat kedinasan lainnya di akun Youtube resmi Pemprov DKI'.

Yogi mengatakan hal tersebut karena masih ada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 159 Tahun 2016 yang mengatur terkait keterbukaan informasi terhadap publik dengan jalan mengunggah video tersebut.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Ferdinand Waskita
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved