Prasetyo Ingatkan Anies Baswedan: Permasalahan di Jakarta Bukan di Belakang Meja
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Anies Baswedan lebih sering turun ke lapangan.
Penulis:
Danang Triatmojo
Editor:
Adi Suhendi
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Anies Baswedan lebih sering turun ke lapangan untuk melihat permasalahan yang ada di Ibu Kota.
Menurutnya, permasalahan di Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dengan berada di balik meja.
"Karena permasalahan yang ada di Jakarta tuh bukan di belakang bangku atau meja atau di kantor. Itu adanya di lapangan loh," kata Prasetyo, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).
Baca: KPU RI Sebut Pemutakhiran Data Pemilih di Sulawesi Tengah Terkendala
karena itu, dia meminta Anies Baswedan lebih giat terjun ke bawah untuk menengok persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Jakarta.
Prasetyo mengatakan kritik yang dilontarkannya karena dia melihat permasalahan langsung ke lapangan.
Baca: Respons Ketua DPRD DKI Jakarta Jawab Sindiran Anies Baswedan
"Saya ada di Jakarta, saya selalu ada di lapangan. Jadi saya minta pak Anies lebih lihat ke bawah lah," ujarnya.
Dia juga keberatan dengan tudingan Anies yang menyebut dirinya lebih sering melakukan kunjungan kerja dibanding berada di Jakarta.
Baca: Bawaslu Sebut Poster Jokowi Berpakaian Ala Raja di Jawa Tengah Bukan Kampanye Hitam
Praseryo mengatakan kunjungan kerja merupakan hak dari anggota DPRD dan memiliki payung hukumnya sendiri.
"Saya bisa bicara seperti ini ya, itu yang saya kritisi. Masa saya nggak boleh kritisi sih. Terus dia mengkritisi saya sering kunker. Saya kunker ada payung hukumnya loh. Hak saya loh," katanya.
Kritik Prasetyo terhadap Anies Baswedan berawal dari persoalan Tanah Abang yang tak kunjung selesai.
Baca: Ijazahnya Disinggung Adik Ipar, Angel Lelga Sindir Kerabat Vicky Prasetyo yang Alami Gangguan Jiwa
Bahkan dia menyebut kawasan pasar grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu kembali menjadi kumuh setelah sebelumnya terbebas dari persoalan macet dan PKL.
Atas alasan tersebut, menurut Prasetyo menyebabkan Presiden Joko Widodo tidak lagi berani mengajak tamu kenegaraan ke pasar Tanah Abang.
"Sekarang Presiden nggak berani karena kekumuhan itu terjadi, dan dia juga kalau masuk ke situ akhirnya menghambat dan kemacetan di mana-mana," ujar Prasetyo.