Sistem Zonasi Hanya Cocok di DKI Jakarta

Sistem zonasi tahun ini dianggap sebagai yang terburuk selama 3 tahun penerapannya.

Sistem Zonasi Hanya Cocok di DKI Jakarta
Rina Ayu/Tribunnews.com
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji (berbaju batik) dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan 2019 di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Memasuki hari pertama sekolah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 hanya cocok diberlakukan di DKI Jakarta.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, menuturkan, sementara untuk daerah-daerah sistem tersebut dipaksakan, mengingat belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia.

"Jadi stop zonasi ya, jadi zonasi jangan diberlakukan secara nasional, jangan dipaksakan, daerah-daerah belum siap ya," ujar Ubaid yang ditemui usai konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Ia menambahkan, ke depan diharapkan pemerintah tak hanya mengevaluasi, tetapi perlu memoratorium sistem zonasi.

Baca: Hingga Senin Pagi 65 Gempa Susulan Usai Gempa 7,2 SR di Halmahera Selatan

Sistem zonasi tahun ini dianggap sebagai yang terburuk selama 3 tahun penerapannya.

Ubaid menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus lebih dahulu fokus pada pemerataan kualitas sekolah.

"Jangan paksakan daerah menggunakan zonais dulu. Tapi kalau daerah-daerah seperti di Jakarta yang siap dengan kesenjangan mutunya nggak terlalu tinggi ya silahkan lakukan sistem zonasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan, sistem zonasi akan terus dievaluasi.

Kemendikbud mengakui, kurangnya sosialisasi sampai ke masyarakat merupakan pangkal gaduhnya PPDB tahun ini.

Diketahui, sistem penerapan zonasi sendiri diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan zonasi menjadi berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved