IKAALL Dorong Pemerintah Maksimalkan Transportasi Publik yang Lebih Baik dan Modern

diperlukan adanya perbaikan dan perubahan untuk pengembangan angkutan massal agar ke depan bisa berjalan dengan baik.

IKAALL Dorong Pemerintah Maksimalkan Transportasi Publik yang Lebih Baik dan Modern
HO/Tribunnews
Diskusi 'Ngobrol Perihal Transportasi' di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Transportasi publik masih menjadi permasalahan di sejumlah daerah, khususnya di Ibu Kota DKI Jakarta.

Maka diperlukan adanya perbaikan dan perubahan untuk pengembangan angkutan massal agar ke depan bisa berjalan dengan baik.

Ketua Umum Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas (IKAALL), Haris Muhammadun, mendorong pemerintah untuk memaksimalkan transportasi publik yang lebih baik dan modern.

Sehingga masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Dari pola transportasi makro yang sudah dijalankan dengan membangun MRT, LRT, Trans Jakarta, itu merupakan bentuk kebijakan push agar orang beralih naik kendaraan umum. Tapi harus diikuti juga dengan kebijakan pull-nya agar orang tidak naik kendaraan pribadi," ujar Haris, dalam diskusi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

"Artinya kebijakan push n pull harus jalan, dan sudah saatnya DKI Jakarta memberlakukannya untuk mendorong transportasi yang lebih baik. Transportasi publik harus diperbanyak, kendaraan pribadi dikurangi. Transportasi publik prinsipnya harus didorong," imbuhnya.

Saat ini, ia menilai perlu adanya pembenahan pada terminal-terminal dengan harapan di undang-undang yang baru nanti tipologi terminal terbagi atas fungsi, bukan kewenangan masing-masing daerah.

Berkaca dari hasil technical visit IKAALL ke Hongkong, Haris mengatakan negara-negara maju membagi tipologi terminalnya menjadi 8. Antara lain seaport and airport terminal, city center terminal, town center terminal, regional park and ride terminal, local park and ride terminal, neighborhood terminal, employment center terminal, dan special event terminal.

Sementara itu, Ketua Umum IPKBI, Muslim Akbar mengatakan angkutan kendaraan bermotor yang dijadikan transportasi publik harus memenuhi standar pengujian dan keselamatan bagi penumpangnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, masalah transportasi publik bersifat multidimensi dan lintas sektoral. Salah satunya adalah kondisi angkutan massal itu sendiri, sehingga tingkat pengujian kendaraan bermotor bagi transportasi massal perlu diperketat dalam rangka mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan bagi para penumpang.

Adapun IKAALL sudah mulai bergerak mendorong pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang lebih baik kedepannya dengan adanya peraturan undang-undang yang nantinya akan disahkan.

"Masalah kendaraan bermotor untuk angkutan umum sudah diamanahkan dalam pasal 48 uu no 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan bahwa kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum itu harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Transportasi itu harus menjamin kendaraan dan penumpang berkeselamatan," ungkap Muslim.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved