Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto Akui Tak Dikonfrontir Dengan Soleman

Waras membantah telah diperkenalkan dengan Mantan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili oleh Soleman.

Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto Akui Tak Dikonfrontir Dengan Soleman
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP Soleman diperiksa KPK terkait kasus suap pengesahan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto akui tidak dikonfrontir dengan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP Soleman.

Hal itu diungkapkan Waras usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pengesahan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi yang menjerat Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa.

"Enggak ada, enggak ada, enggak ada dikonfrontir apa-apa sama Pak Leman," ucap Waras di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Kemudian Waras membantah telah diperkenalkan dengan Mantan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili oleh Soleman.

"Enggak ada, enggak ada itu," tutur Waras.

Sementara itu, Soleman yang terlebih dahulu meninggalkan Gedung KPK mengakui bahwa dirinya memperkenalkan Neneng Rahmi Nurlaili ke Waras Wasisto.

Baca: Diisukan Jadi Calon Menteri, Risma : Saya Tidak Pernah Membayangkan

"Saya cuma memperkenalkan Pak Waras dengan Bu Neneng," ucap Soleman di lobi Gedung Merah  Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Soleman mengaku tidak pernah bertemu dengan Neneng Rahmi terkait pembahasan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kabupaten Bekasi. Hal itu, katanya, dibahas oleh tim panitia khusus RDTR Kabupaten Bekasi.

"Itu ditanyakan sama kawan-kawan yang bahas RDTR," ujar Soleman.

Lebih lanjut, Soleman juga mengakui dirinya dikonfrontir dengan Waras Wasisto saat diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah.

"Hanya dikonfrontir saja sama pak Waras tadi," tutur Soleman.

Diketahui dalam kasus suap Meikarta ini, KPK menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin Meikarta, dalam hal ini Iwa berperan untuk memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi (RDTR). RDTR sendiri penting untuk membangun proyek Meikarta.

Baca: Duel Berdarah 2 Pria yang Masih Memiliki Ikatan Keluarga Terjadi di OKI, Keduanya Alami Luka Serius

Untuk mengurus RDTR itu, Iwa diduga menerima uang senilai Rp900 juta dari mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Uang dari Neneng itu sampai ke tangan Iwa melalui sejumlah perantara seperti legislator Kabupaten Bekasi Soleman dan Anggota DPRD Jawa Barat Waras Waras Wasisto.

Atas perbuatannya Iwa disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved